Masih Banyak Daerah yang Belum Tersentuh Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Terkait minimnya pembangunan, khususnya akses jalan di Desa Sungkung Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, anggota DPR RI Ir G Michael Jeno mengatakan kondisi seperti itu saat ini memang tidak dapat dipungkiri.

Hal ini dikatakannya bukan semata-mata menjadi tanggungjawab Presiden saat ini, sebagai Kepala Negara, namun kondisi tersebut sudah terjadi puluhan tahun, sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun dikatakannya masih banyak daerah yang belum tersentuh pemerintah.

Baca: KPK Minta Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Novel Baswedan

Menurutnya, banyak orang yang memandang hal ini dari sudut pandang sempit, sehingga selalu mengkaitkan sebuah persoalan dengan kepemimpinan saat ini.

"Memang begitu kondisinya, maksudnya kita tidak boleh melihat satu titik, atau satu potret saja, ini diakibatkan akumulasi dari puluhan tahun yang lalu juga tidak di bangun, lalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, tidak ini, tidak itu, tidak membangun, tidak boleh begitu juga. Jangan lah 2 tahun pimpinan beliau (Joko Widodo) dibebankan 30 tahun sebelumnya, atau 10 tahun sebelumnya, " terang Anggota DPR RI Ir G Michael Jeno

Lanjutnya, seluruh pihak dapat melihat angka real pembangunan yang saat ini berjalan, khususnya daerah perbatasan.

Menurutnya jika bicara angka pembangunan dari pimpinan Joko Widodo lebih real menggambarkan kinerja.

Ia mengharap, seluruh pihak dapat melihat dari sisi lain, sehingga tidak selalu mengkaitkan hal negatif kepada kepemimpinan Joko Widodo dan Jusup Kalla saja.

"Kita ada data dari Kementerian PUPR, dana untuk daerah perbatasan berapa, bukanya tidak di bangun, jadi kalau dananya belum sampai kesana wajarlah. Harus fair melihatnya, jangan semua ketertinggalan infrastrukrur kita di kalbar selama puluhan tahun di bebankan ke 2,5 tahun pemerintahan joko widodo dan JK, "harapnya.

Geliat pembangunan daerah perbatasan, khususnya Kalbar, menurut Michael Jeno pemerintah pusat juga membentuk Tim Badan Nasional Perbatasan agar setiap koordinasi pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

"Pemerintah pusat juga sudah membentuk Tim Badan Nasional Perbatasan, karena disana banyak menyangkut stake holder, misalnya mau bangun jalan masuk kawasan, dan lain sebagainya, ini (Tim Badan Nasional Perbatasan) untuk mempermudah koordinasi, "tungkasnya.

Keseriusan Presiden untuk mulai menata pembangunan di daerah perbatasan dapat dilihat, contohnya, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada tahun 2017, jalan perbatasan di Kalimantan bertambah 161,10 Km.

Pembangunan jalan paralel perbatasan dilakukan Kementerian PUPR bersama Zeni TNI yang membentang dari Kalimantan Utara (Kaltara) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 1.900 Km, membuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur permukiman di perbatasan, juga dibangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan, sesuai dengan Nawa Cita yaitu membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.

 "Komitmen Joko Widodo membangun dari perbatasan, membangun dari Desa, itu sudah dijalankan, bukan hanya sekedar basa basi. Kalau Sukung belum tersentuh itu diakibatkan akumulasi era-era sebelumnya, karena memang puluhan tahun daerah perbatasan tidak diperhatikan, 'jelasnya.