Walhi Sebut PETI dan Merkuri Rusak Ekosistem Sungai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Kadiv Kajian, Dokumentasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Hendrikus Adam, mengatakan maraknya kegiatan eksploitasi bentang alam, pada sejumlah daerah aliran sungai, melalui kegiatan penambangan jelas berdampak langsung pada rusaknya ekosistem sekitar.

"Selain itu, juga berdampak pada memburuknya kondisi dan akses warga, terhadap air sepanjang aliran sungai, yang menjadi lokasi kegiatan penambangan," ungkapnya kepada Tribun, Selasa (28/3/2017).

Menurut Adam masih maraknya kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang telah berlangsung sejak lama, menjelaskan bahwa upaya penataan dan penertiban, masih belum menjadi perhatian serius pemerintah, maupun instansi terkait selama ini.

"Selain pada aktivitas rill dilapangan, menjadi penting kemudian adalah bagaimana menata, menertibkan dan bahkan melakukan pembatasan peredaran merkuri sebagai bahan pengikat bijih emas mesti dilakukan serius," ungkapnya.

Baca: Warga Sintang Khawatir Lingkungan Rusak Akibat PETI

Menurutnya penertiban dan penindakan di lapangan, yang kerap hanya bersifat sementara, tidak akan berdampak signifikan bila tidak dilakukan tindakan serius, untuk mencegah peredaran merkuri,

Menurut Adam kegiatan penambangan memang cenderung akan lebih menguntungkan oknum, pemilik usaha, hingga para cukong.

"Namun lebih luas dampaknya, bagi warga sepanjang daerah aliran sungai yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari,"ujarnya.

Pada siai lain lanjutnya , menetapkan kawasan tertentu, sebagai tempat pertambangan rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan juga bisa menjadi perhatian pemerintah. Sehingga warga yang masih bergantung atau menggeluti kegiatan penambangan memperoleh kepastian, perlindungan dan pembinaan.

"Pada sisi yang lain, kegiatan yang dilakukan juga lebih dapat dikontrol,"ujarnya.

Dikatakanya, kebijakan yang terintegrasi antar pemerintah daerah untuk, memperbaiki kondisi sungai kapuas dan sungai-sungai lainnya yang telah, sedang dan akan terancam di Kalbar menjadi mendesak untuk dilakukan segera.

Persoalan PETI sangat erat kaitannya dengan persoalan struktural, terutama berkenaan dengan kebijakan yang selama ini terkesan membiarkan proses tersebut terjadi sejak lama.

Sehingga dengan situasi tersebut manakala terjadi penertiban oleh aparatur, maka yang berpotensi adalah kerentanan terjadinya benturan fisik, karena penambang merasa sudah sangat lama melakukan aktivitasnya.

"Pemerintah juga penting untuk melakukan kajian berkenaan dengan situasi tersebut, dengan turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan warga dan atau pekerja sekitar yang selanjutnya untuk kemudian merumuskan kebijakan yang solutif,"ungkapnya.