Menteri PUPR Lanjutkan Pembangunan PLBN Badau Tahap II

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau, di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar Kamis (16/3/2017).

Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalbar Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, akhir tahun 2014 awal ditugaskan oleh Presiden Jokowi merubuhkan seluruh bangunan PLBN dalam waktu 2 minggu dan membangun kembali PLBN baru yang lebih bagus dari negara tetangga.

Beroperasinya PLBN Badau ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kawasan perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar

"Tujuan kita adalah mengubah wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/3/2017).

PLBN yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, diatas lahan seluas 8,8 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya pembangunan sebesar Rp 153 miliar.

Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan, Bangunan Pemeriksaan Kargo, Bangunan Utilitas, Monumen, Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.

"Pembangunan Gedung PLBN Badau ini mengusung budaya lokal Kalimantan, dengan mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Panjang, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau," ucapnya.

Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kotrak multiyears 2017-2018 sebesar Rp 167 miliar. Kegiatan ini berupa perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

"PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi kita akan bangun pasar di 7 PLBN tersebut, tujuannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi diperbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita" jelasnya.

Menteri Basuki menambahkan, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar.

Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalbar, serta PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

"Dengan diresmikannya PLBN Badau, sudah tiga PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki _Seven Borders of Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016. Pada Sabtu (18/3), direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalbar.