Bupati Resmikan SMPN 7 Simpang Hulu

Citizen Reporter 

Peliputan Humas dan Protokol Setda Ketapang, Alwiadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Bupati Martin Rantan kunjungan kerja di Kecamatan Simpang Hulu didampingi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, Minggu (19/2/2017).

Pada kunjungan itu Bupati juga meresmikan SMP Negeri 7 Kecamatan Simpang Hulu.

SMPN 7 Simpang Hulu itu dibangun melalui program pembangunan unit sekolah baru dengan mekanisme partisipasi masyarakat menggunakan dana APBN dirjend Pendidikan dasar dan menegah kementerin pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2016 sebesar Rp 3,7 milyar.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan pembangunan sekolah ini untuk meningkatkan kapasitas penduduk agar dapat belajar baik.

“Pendidikan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar kita dalam rangka meningkatkan IPM,” kata Bupati.

Dalam menciptakan generasi bangsa yang cerdas, berilmu, handal dan mampu bersaing di era global yang kompetitif maka pendidikan menjadi penting.

“Saya salut masyarakat Simpang Hulu banyak yang menjadi sarjana, bahkan ada yang pernah kuliah di Jepang,” ucapnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan pada 2017 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Simpang Hulu cukup banyak. Di antarnya peningktan Jl Balai Berkuak-Meraban, menggunkan dana alokasi khusus (DAK) Rp 10 miliar.

Peningkatan Jl Kuala Randai Simpang Legong Taga dana menggunakan DAK Rp 7,435 milyar. Pembangunan rumah adat Dayak Kecamatan Simpang Hulu lanjutan Rp 1,5 miliar. Hibah kepada Gerja Paroki St Martinus Rp, 1,5 miliar.

Pada bidang kesehatan masyarakat dilakukan pembangunan puskesmas rawat inap. Karena Puskesmas Balai Berkuak termasuk lima Puskesmas menjadi rawat inap yakni selain Sandai, Tumbang Titi,  Manis Mata dan Kendawangan.

“Secara betahap akan ditingkatkan alat-alat kesehatan dan pelayanannya,” ucapnya.

Terkait issue strategis pemekaran wilayah menurutnya memang saat ini Pemerintah sedang moratorium  pemekaran wilayah.

Hanya ada sekitar 160 daerah yang akan diusulkan diterbitkan undang-undang pemekaran wilayah otonomi baru.