Pemkot Singkawang Siapkan Rp 5 Miliar untuk KIS
Namun menurut kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang A. Kismed, jumlah tersebut belum mencakup semua warga kurang mampu di Kota
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Mirna Tribun
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kesehatan merupakan aspek yang cukup penting di Kota Singkawang, dimana tidak kurang 50 ribu warga terkomodir dalam program kartu Indonesia Sehat (KIS) melakui APBN.
Namun menurut kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang A. Kismed, jumlah tersebut belum mencakup semua warga kurang mampu di Kota Singkawang.
"Ada sekitar 50.000 warga miskin yang memang dibiayai oleh APBN untuk KIS nya. Namun tentu masih banyan juga warga yang belum termasuk, mereka inilah yang di akomodir melalui APBD," ujarnya, Selasa (24/1/2017).
Tahun 2017 ini diakuinya pemerintah kota singkawang menyiapkan tidak kurang dari 5 miliIar untuk warga yang tidak terakomodir melalui APBN.
"Ada sekitar lima miliar yang dialokasikan untuk mereka yang kita tanggung melalui APBD. Penerima bantuan iuran yang dibiayai pemerintah ini sudah termasuk preminya juga," katanya.
Cara untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat ini juga menurutnya terbilang tidaklah rumit.
"Bagi yang ingin mendaftar cukup membawa KTP, KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu ke dinas sosial. Data ini akan diverifikasi lagi dilapangan oleh dinas sosial agar KIS ini tepat sasaran," tuturnya.
Bagi yang belum memiliki KIS dan melakukan perawatan di puskesmas ataupun rumah sakit, menurutnya tidak perlu khawatir.
"Jika ada masyarakat yang belum punya kartu namun harus dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit tinggal menggunakan Surat Keterangan Kurang Mampu. Biayanya nanti akan ditanggung dan setelah itu daftar ke Dinsos untuk didaftarkan ke BPJS," ujarnya.
Satu diantara warga kelurahan condong, Iman berharap bantuan pemkot terhadap warga miskin di bidang kesehatan ini dapat tepat sasaran. Sehingga mereka yang menerima KIS ini merupakan warga yang memang membutuhkan.
"Verifikasinya di lapangan harus benar benar sesuai fakta, jangan dibuat-dibuat, yang nantinya warga yang membutuhkan tidak mendapat haknya," katanya.
Mengenai rencana pemkot yang akan mengalokasikan APBD untuk warga yang tidak terakomodir di APBN ini, ia sangat mendukung.
Karena menurutnya sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan kebutuhan warganya.
"Kesehatan inikan aspek yang cukup penting, tentu ini sudah sewajarnya, saya berharap ini tepat sasaran, dan jangan sampai ada keluhan warga miskin yang tak dapat bantuan," tutupnya.
