Hildi Hamid Ketua Tanfidziyah NU Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Hildi Hamid terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Kalbar periode 2017 hingga 2022, dalam Konferensi Wilayah 7 Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar yang diselenggarakan di Kayong Utara dari 13 Januari hingga 15 Januari 2017.

Bupati Kayong Utara ini terpilih secara aklamasi dalam Konferwil tersebut. Hildi didukubu pemilih dari 12 dari 14 kabupaten/kota, se Kalbar. Sementara dua kabupaten/kota memilih Nur Alam, sabagai calon ketua Tanfidziah. 

Menurut tata tertib, seperti yang disampaikan Ketua Sidang Kyai Haji Zamroni, jika calonnya tunggal, maka Ketua Tanfidziyah PWNU terpilih secara aklamasi. Sementara itu Rois Syuriah dijabat oleh  H Syahrul Yadi M. Si, yang juga menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Kalbar.

"Saya nyatakan bahwa saya bersedia untuk dipilih sebagai ketua PWNU Kalbar periode 2017-2022 dan akan berbuat untuk lebih baik kembali," ucapan Hildi Hamid saat menyampaikan pidato pertamanya menjadi calon tunggal Ketua PWNU Kalimantan Barat, di Pendopo Bupati Kabupaten Kayong Utara, Sabtu (14/1/2017).

Baca: Buka Konferwil, Ini Pesan Ketua NU Kalbar

Menurut Hildi Hamid Organisasi Islam yang ada di Indonesia saat ini termasuk Nahdlatul Ulama sendiri jangan sampai mengkotak-kotakan diri, sehingga mudah di goyahkan dan di adu domba pihak lain.

Hildi Hamid juga mengatakan, tujuan dari organisasi ini membantu pemerintah, namun Hildi Hamid mengingatkan kepada seluruh pengurus untuk tidak berpangku tangan kepada pemerintah semata, sehingga dirinya berharap NU organisasi islam yang besar dapat mandiri.

“Artinya NU sebagaiorganisasi yang besar jangan di perkecilkan oleh diri kita sendiri, jangan kita yang memperkecilnya, dengan faksi ini, faksi itu dan lain sebagainya. Inilah harapan kita, karena tujuan dari organisasi ini lebih banyak membantu pemerintah, dan kita berharap juga para pengurus ini tidak semata-mata bertegantungan dengan pemerintah, dalam hal pengurusan organisasi ini, karena untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sendiri itu sulit, dengan namanya bantuan sosial, hanya bebera organisasi yang di perkenankan untuk mendapatkan bantuan sosial, seperti Koni, KPU, artinya memang kita harus membangun NU ini secara mandiri,”terang Hildi Hamid.