Michael Jeno Minta Pemerintah Daerah Kejar Predikat WTP
“Melalui audit kinerja nanti tentu dapat menghindari tejadinya kelalaian terhadap pengelolaan keuangan,” ujarnya, Selasa (13/12/2016).
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPR RI dapil Kalbar Michael Jeno mengatakan ada hal lain yang tentu harus dilakukan oleh BPK selain melakukan audit keuangan juga dapat melakukan audit kinerja.
“Melalui audit kinerja nanti tentu dapat menghindari tejadinya kelalaian terhadap pengelolaan keuangan,” ujarnya, Selasa (13/12/2016).
Satu diantaranya dapat dilakukan oleh BPK, yakni audit kinerja pada program pemerintah, yakni program kedaulatan pangan.
BPK bisa melakukan seperti kinerja dari program tersebut, seperti melihat apakah nilai harga pangan tersebut turun atau tidak, daya jual dan kemakmuran petani meningkat atau tidak, hal seperti ini lah yang dinamakan audit kinerja.
“Tren lembaga seperti BPK di dunia tidak hanya melakukan audit keuangan, kedepan harus melakukan audit kinerja. Menurut saya ini akan menjadi tantangan dari BPK saat ini,” ujarnya.
Baca: Video Tujuh Daerah di Kalbar Raih WTP 2016
Mengenai Opini WTP oleh BPK terhadap LHP Pemda di Kalbar, Jeno meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dapat mengejar WTP. Pentingya WTP dijelaskan Jeno lebih lanjut bahwa pemerintah pusat akan memberika insentif langsung kepada daerah yang dapat meraih WTP.
“Dana insentif yang akan diterima bisa berkisar mulai dari Rp 65miliar hingga Rp100 miliar. Jika kita ambil rata-rata saja sebesar Rp 60 miliar tentunya dapat membantu daerah membangun infrastruktur,” ujarnya
Jika satu periode kepemimpinan Bupati maupun Walikota di Kalbar meraih WTP, akan ada alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar yang dapat diperuntukan untuk membangun infrastruktur.
“dengan alokasi anggaran tersebut akan banyak infrastruktur dibangun. Membangun jalan, irigasi, jembatan sehingga dapat membantu akses masyarakat. Ini tentunya peluang yang harus dikejar,” katanya
Dirinya menambahkan tentunya ini dapat dijadikan pemecahan masalah jadi keterbatasan anggaran pusat yang turun kedaerah. Kita bisa memanfaatkan reaward sistem yang telah dibuat oleh pemerintah.
