Guru Sambas Khawatir Tanpa UN Antusiasme Belajar Murid Menurun

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Raymond Karsuwadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) menuai pro dan kontra. Seperti yang diungkapkan Wakil Kepala SMAN 1 Sambas, Sri Rahayu.

Sebelumnya, ia bersama 171 waka kurikulum se-Indonesia mengadakan pertemuan di Bogor dengan agenda penyusunan Ujian Sekolah (UAS). "Tanggal 24-27 Oktober lalu, saya yang juga waka kurikulum dan lainnya diundang ke Bogor oleh Dirjen Pendidikan," Senin (28/11/2016).

Dengan agenda penyusunan ujian sekolah. "Jadi yang ada di sana 171 waka kurikulum se indonesia bertanya kenapa ada sosialisasi tentang ujian sekolah, karena sebenarnya sementara ini ujian sekolah ini diserahkan kepada kabupaten kota atau kalau kewenangannya di provinsi ya di provinsi," ujarnya.

Lanjutnya kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk penysunan prosedur operasional standar (POS) UAS secara mandiri.

"Kenapa kita dipanggil untuk menyusun pos ujian sekolah secara mandiri. Ternyata dapat bocoran dari direktorat ada wacana untuk meniadakan UN, bapak ibu diundang kemari bagaimana sekolah bisa mempersiapkan secara matang tentang ujian sekolah," ceritanya.

Baca: Sejumlah Guru di Melawi NIlai Ujian Nasional Masih Dibutuhkan

Kemudian dirinya bersama waka kurikulum lainnya dimintai pendapat apakah setuju apabila UN ditiadakan dirinya melihat hampir 90 persen setuju UN ditiadakan.

"Bapak ibu kalau UN ditiadakan, bukan ditiadakan ya ditangguhkan, saya lihat hampir 90 persen waka kurikulum setuju apabila tidak diadakanya UN," katanya.

Sebagai langkah antisipasinya bagaimana yaitu dengan membuat ujian sekolah secara mandiri dan harus dikelola dengan baik oleh sekolah, karena penentu kelulusan kriteria kelulusan adalah siswa itu lulus ujian sekolah.

"Nah dengan tiadanya UN, maka UAS di tiap sekolah itu harus dirancang sedemikian rupa dengan membuat Pos, setiap sekolah boleh mengajukan, nah didalamnya sudah terinci bagaimana kriteria kelulusan, pembuatan kisi kisi sampai penilaiannya," ujarnya.

Untuk saat ini pihaknya masih menunggu keputusan baik dari provinsi maupun pusat berkaitan dengan dihapuskannya UN.

"UAS katanya dikoordinir oleh provinsi untuk sma kan, provinsi yang menanganinya kita belum tau bagaimana apakah provinsi memanggil kita untuk membuat soalnya, apakah provinsi menyerahkan pada tiap sekolah untuk menyelenggarakan UAS kita masih menunggu," katanya.

Sri yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun inj juga mengungkapkan dengan dihapuskannya UN nanti antusias sisa siswi dalam belajar dikhawatirkan berkurang, melihat sekarang ini juga dimana UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan.

"Dari tahun ketahun lah ya, kalau dilihat memang kalau dulu anak-anak sepertinya benar-benar termotivasi untuk lebih karena UN sebagai penentu kelulusan, kalau sekarang agak kurang greget lah menghadapi UN," katanya.

Sedangkan satu diantara guru SMA N 1 Sambas, Hairuniswi mengatakan bahwa apabila UN dihapuskan otomatis beban belajar siswa menjadi lebih ringan, tetapi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah hendaknya dikaji terlebih dahulu sehingga menghasilkan keputusan terbaik.

"Tentu meringankan beban belajar jelas, tapi dari semua kebijakan haruslah dikaji terlebih dahulu jangan dan menghasilkan keputusan terbaik," ujarnya.