Menyoal Isu Makar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Belakangan ini santer kita sering mendengar kata "Makar", entah itu berasal dari awak media ataupun di media sosial. Kata makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalah perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Seringnya istilah makar muncul seolah menggambarkan saat ini negeri kita yang damai ini seperti berada dalam keadaaan genting.

Boleh jadi, dari kacamata aparat keamanan --setidaknya untuk saat ini-suhu politik dalam negeri memang sedang mengarah `mendidih'. Indikasinya, dalam berbagai kesempatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan ada pihak-pihak yang berusaha melakukan makar terhadap pemerintahan yang akan mendompleng pada rencana aksi pergerakan massa dalam jumlah besar pada 25 November ataupun 2 Desember 2016.

Bahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11) menyatakan bahwa dirinya telah dihubungi seorang ulama besar yang menjelaskan adanya rencana makar. Informasi tentang rencana makar juga diterima dan diselidiki oleh Polri.

Gatot Nurmantyo menjelaskan, informasi dari ulama besar tersebut bisa dipercaya. Menurutnya, massa yang akan kembali berunjuk rasa bakal mengusung isu yang berbeda.

Jika sebelumnya mereka menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas dugaan penistaan agama, maka pada aksi yang akan datang, pengunjuk rasa akan menuntut penurunan pejabat yang dianggap melindungi Ahok.

Sebelumnya, Panglima TNI percaya bahwa Kapolri tidak asal bicara soal upaya makar dalam aksi 25 November 2015. Ia yakin bahwa pernyataan itu sudah berbasiskan data dan informasi yang kuat. "Semua yang disampaikan (Kapolri) pasti berdasarkan informasi yang ada," kata Gatot di kampus Universitas Padjajdjaran, Bandung, Jabar, Rabu (23/11).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Rikwanto menjelaskan, pernyataan Kapolri tersebut didasarkan pada laporan intelijen yang mendalam. Sudah ada beberapa pihak yang diduga hendak melakukan makar. Namun dia tak bersedia mengungkap identitas mereka. Begitu juga Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono juga menjelaskan upaya makar tersebut sudah jelas dan semua pihak bisa melihat. Meski begitu proses penyelidikan tetap harus dilalui.

Benarkah keadaan negeri kita saat ini sedang genting? Kenapa begitu phobianya aparat keamanan kita, sehingga harus mengondisikan negeri ini seolah dalam keadaaan genting. Padahal, keadaan negeri kita sebenarnya dalam suasana yang kondusif. Kalaupun hangat, hanya Kota Jakarta semata atau di media sosial.

Namun, harus kita akui memang, ketika suatu kondisi ditarik-tarik ke ranah di luar keadaan yang wajar, pastinya melahirkan suatu prasangka berlebihan. Dan ini pula yang terjadi pada sikap aparat keamanan kita dalam menangkap rencana keramaian massa di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

Fakta bahwa keramaian massa pada 4 November silam akan kembali dihelat sebagian umat Islam, sejatinya adalah murni menyuarakan penegakan hukum secara adil. Rasanya tidak berlebihan kalau mereka menuntut ditahannya Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.

Meski demikian, jika benar ada pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, serta upaya makar, menjadi tanggung jawab Kapolri dan Panglima TNI beserta seluruh anak bangsa untuk menghentikannya. Negara tidak boleh kalah.

Upaya penggulingan pemerintah, sekalipun itu baru sebatas deteksi dini dan amat sulit dilakukan, tetap mesti diwaspadai. Apalagi isu makar itu muncul di tengah polarisasi masyarakat yang kini semakin nyata. Jika tak ada kewaspadaan tinggi dan antisipasi yang tepat, dua hal itu dapat saja berkolaborasi memercikkan bara api kekisruhan. Kita semua ingin negeri ini sejuk tanpa kegaduhan yang tidak perlu. (*)