11 Poin Pernyataan Sikap APDKB Terhadap Aksi Terorisme, Nomor Dua Kecam Teror Singkawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aliansi Pemuda Dayak Kalimantan Barat (APDKB) menyampaikan sebelas poin pernyataan sikap terkait aksi teror di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Singkawang, di Rumah Adat Betang, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, Jumat (18/11/2016) sore.

APDKB ini merupakan gabungan dari 17 organisasi, yakni Perhimpunan Mahasiswa Kayan, Persatuan Pemuda Dayak, Bala Adat Dayak, Folks of Dayak, Forum Pemuda Mahasiswa Dayak Batang Tarang, Garda Borneo, Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Melawi, Ikatan Pemuda Dayak Kapuas Hulu, Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya, Ikatan Pemuda Kabupaten Mempawah, Ikatan Pemuda Dayak Mualang, Komunitas Pemuda Betang, Pemuda Anjungan, Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang, Pemuda Dayak Kabupaten Landak, Perserikatan Pemuda Dayak Kabupaten Sintang serta Forum Mahasiswa Dayak Kabupaten Sekadau.

Sebelas pernyataan sikap tersebut yakni, pertama, Aliansi Pemuda Dayak Kalimantan Barat (APDKB) mengecam tindakan pelemparan bom yang dilakukan oleh residivis Johanda alias Jo di Gereja Oikumene Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (13/11/2016).

"Dimana akibat dari tindakan tersebut, telah menyebabkan meninggalnya saudara, adik kami Intan Olivia Marbun, dan yang lainnya mengalami luka dan trauma," tegas Paulus Ade Sukma Yadi, Ketua Aksi Solidaritas APDKB, Jumat (18/11/2016).

Baca: FKPT Kutuk Aksi Teror Bom Molotov di Vihara Singkawang

Kedua, APDKB mengecam tindakan pelemparan bom yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal, di satu di antara rumah ibadah, vihara di Singkawang, Kalbar, Senin (14/11/2016), sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah.

Kemudian, APDKB mengutuk keras siapa pun yang mendalangi aksi terorisme, yang mengenai anak-anak dan banyak orang sebagai korban. Terlepas dari apa pun yang mendasari tindakan tersebut, dimana dampak dari peristiwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil.

Keempat, APDKB menilai, aksi pelemparan bom tersebut dan upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, berbangsa dan bernegara, menjadi tanggungjawab dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Jend (Purn) Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yassona Laoly.

"Karena kementerian tersebut memiliki kewajiban melakukan pengawasan kepada setiap Napi dan residivis teroris, karena dimungkinkan untuk mengulangi tindakan kejahatan serupa, yang dapat mengganggu kepentingan serta stabilitas nasional," ujarnya.

Kelima, APDKB menuntut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, untuk bertanggungjawab penuh, karena telah membiarkan anak-anak yang tak berdosa menjadi korban terorisme di Samarinda.

"Serta tempat ibadah saudara kita, yakni Vihara di Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian keenam, APDKB meminta kepada Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak, untuk mengantisipasi aksi terorisme yang menyasar rumah ibadah, ataupun fasilitas-fasilitas umum di seluruh Kalbar. Kami juga meminta dengan sangat kepada Kapolda, agar sesegera mungkin mengusut tindakan pelemparan bom tersebut," tegas Paulus.

Ketujuh, APDKB meminta dengan rendah hati kepada Komisi Perlindungan Anak, untuk berupaya dan memastikan agar anak-anak yang mengalami luka dan trauma, untuk segera pulih seperti sedia kala. Agar mereka bisa kembali ceria dan kebahagiaannya sebagai anak-anak dapat dilindungi sesegera mungkin.

"Kedelapan, APDKB meminta dengan rendah hati kepada setiap tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk bahu-membahu dalam menjaga kebhinekaan, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan menunjukkan ideologi Pancasila di atas semua asas yang menjadi fondasi bangsa, tidak akan kalah dengan sekelompok orang yang ingin mengubah Pancasila dan keutuhan NKRI," urainya.

Selanjutnya, APDKB meminta dan mendesak kepada seluruh pemuda dan mahasiswa dayak secara khusus, dan kepada setiap orang dimana pun berada, yang tersebar di seluruh Indonesia pada umumnya, dan secara khusus di seluruh Kalimantan.

"Untuk melakukan konsolidasi dengan setiap organisasi yang berbasis kepemudaan dan mahasiswa, agar dapat menjaga keutuhan Bangsa," urainya.