Cornelis Usulkan BTA Naik Menjadi 10 Ribu Dollar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar menuturkan, Border Trade Agreement (BTA) yang berlaku saat ini hanya sebesar 600 Ringgit, sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah perbatasan.

Untuk itu, menurut Cornelis sudah seharusnya dinaikan dengan mengacu pada standar internasional perdagangan antarnegara, yakni sebesar 10 ribu Dollar.

“Kalau bisa BTA standar Internasional menjadi 10 ribu Dollar, karena 600 Ringgit yang sekarang untuk perdagangan lintas batas sudah tidak sesuai,” ungkapnya saat mendampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara meninjau pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Minggu (16/10/2016).

Bersama menteri, Cornelis mengelilingi gedung utama PLBN, melihat secara dekat proses pengerjaan fasilitas administrasi lintas negara, seperti pelayanan pembuatan paspor, X-Ray dan berdialog langsung dengan petugas.

Dalam kesempatan ini, Cornelis mengingatkan kepada warga masyarakat perbatasan, agar mulai berbenah. Dengan harapan, usai diresmikan Presiden RI, Joko Widodo pada Januari 2017 mendatang, masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi penonton, namun justru menjadi pelaku ekonomi atau menjadi tuan di tanah perbatasan.

Gubernur mengusulkan, agar masyarakat yang memiliki lahan luas, dapat membangun kawasan Berikat dan kawasan perdagangan.

Hal ini tentunya akan memberikan dampak, saat dibukanya keran ekspor impor potensi hasil alam perbatasan.

Hasil bumi yang dapat diekspor misalnya seperti Lada, Ubi, Rotan, Beras, dan sebagainya. Karena Sanggau menurutnya berpotensi swasembada pangan, ini karena Sanggau memiliki lahan cetak sawah yang paling besar di Kalbar.

“Warga perbatasan persiapkan diri agar tidak hanya jadi penonton manfaatkan potensi ekonomi di perbatasan serta peluang perdagangan dan bangun kawasan berikat.” tegas Cornelis.

Ia juga menyarankan, agar tidak membangun Dry Port, ini dikarenakan harus ada ijin WTO. Namin yang dibangun adalah Land Port karena berfungsi ganda untuk angkutan orang dan barang.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagaimana laporan target Kementerian Terpadu, memang akhir Desember 2017 ini PLBN Entikong mulai beroperasi. Karena berdasarkan pantauannya, pembangunan PLBN Entikong sudah mencapai 80 persen.

“Dari pantauan kami sekarang PLBN Entikong sudah lebih dari 80 persen kemajuan pembangunannya. Dan Pak Menkominfo juga akan melengkapi layanan komunikasi dan informasi disini, supaya ini jadi satu kesatuan pembangunan yang seribu persen lebih megah dari seberang. Saya minta kepada CIQS kita tetap harus tegas dengan negara tetangga karena negara sahabat kita ini maunya menang sendiri, maunya enak sendiri,” tegasnya.

Selain membahas tentang pembebasan lahan, menurut Tjahjo Indonesia harus tegas dan berani terhadap negara tetangga yang mau menang sendiri.

“Kemarin Menteri Perdagangan Malaysia menjumpai saya di Jakarta, minta Kalbar ini lebih longgar. Saya bilang tidak bisa, karena ini masalah kedaulatan negara, maka dari itu harus terpadu semuanya. Infrastruktur dibenahi, komunikasi informasi dibikin lancar, CIQS bersama TNI dan POLRI terpadu disini, semuanya paling lambat Januari itu sudah bisa diresmikan Bapak Presiden,” ujarnya.