Dekatkan Pelayanan Kesehatan Mobile kepada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua IDI Kalbar, Nursyam Ibrahim, memberikan tanggapannya atas permasalahan kesehatan yang terjadi di perbatasan.

Menurut dia, seharusnya persoalan itu dilihat tidak hanya dari sudut pandang kesehatan. Namun juga dari sisi sosial karena ini juga merupakan persoalan kesejahteraan dan infrastuktur.

Berikut analisisnya:
Tidak setiap spot-spot didirikan pelayanan. Misalnya hanya ada 5 penduduk di sana. Yang memungkinkan dalam jangka pendek adalah mendekatkan pelayanan mobile kepada masyarakat.

Masyarakat bisa menggunakan transportasi yang layak dan infrastuktur yang memadai sehingga cepat menuju pelayanan.

Ini bukan hanya permasalah pelayanan kesehatan yang jauh, tapi apakah layak dengan kapasitas masyarakat yang sedikit, langsung didirikan pelayanan kesehatan. Kalaupun lah ada pelayanannya, apakah mampu sumber dayanya.

Sarana dan prasarana ada, alat ada, tapi orangnya tidak ada, ya gimana. Jadi pertama, untuk kasus pelayanan yang mudah sudah tentu harus ada infrastuktur jalan yang memadai. Kedua, program ruang kesehatan yang menjangkau masyarakat dengan cara mobile.

Dulu saya 20 tahun lalu masuk ke Jongkong jadi dokter terbang pake pesawat ke sana. Ada juga pakai helikopter. Termasuk juga saya ke Temajok 25 tahun naik motor air kunjungan ke sana.

Program inovasi yang diberikan tidak hanya dengan membuka akses pelayanan kesehatan seolah-olah kesehatan merupakan pokok masalahnya. Padahal ini semua bisa kita lihat dari segi sosial serta infrastuktur.

Infrastrutur mempersingkat jalur tempuh menuju ke pusat pelayanan bisa mudah. Kalau masyarakat kumpul di suatu tempat yang sulit akses infrastrukturnya, ya sulit juga. Buatlah transmigrasi lokal.

Siapkan lahan yang dekat dengan pusat-pusat pelayanan tak hanya kesehatan. Buat transmigrasi lokal yang memiliki infrastuktur baik dan mudah. Ini juga mencegah isolasi masyarakat. Termasuk pelayanan kesehatan.

Pemerintah sudah selayaknya melakukan transmigrasi lokal bekerjasama dengan kementerian yang terkait dalam memukimkan kembali masyarakat ini di lahan yang sudah disediakan. Misalnya di tempat yang lama punya 2 hektare, segitu juga yang didapatkan dari program pemerintah.

Kesehatan bukan hanya soal permasalahan kehamilan. Nanti anaknya lahir, lalu ada penyakit dengan kedaruratan, kondisi yang sama akan muncul permasalahan lainnya, kalau infrastruktur tidak memadai.

Intinya, dekatkan pelayanan ke masyarakat. Suka atau tidak suka ini harus dilakukan. Kalau lewat air ya lewat air. Itulah yang selalu menjadi kendala mengenai optimalisasi pelayanan kesehatan.

Termasuk kesehatan ibu hamil. Pemerintah harus pikirkan ini secara komprehensif. Seolah-olah permasalahannya hanya di pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Kita siap-siap saja untuk membuat layanan kesehatan.

Tapi kalau rekrutment PNS tidak tesedianya kualifikasi yang bisa bertugas, itu juga menjadi kendala. Tentu ini menjadi dilema dan harus dibicarakan oleh para ilmuan karena ini menyangkut juga persoalan sosial dan persoalan lainnya. Bukan hanya di kesehatan.