Sekda Minta Pendataan Pekerja Anak Harus Valid

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekda Mempawah, Mochrizal meminta sejumlah instansi terkait terutama yang tergabung dalam komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA) Kabupaten Mempawah dalam mendata total pekerja anak yang masih ada di Kabupaten Mempawah.

"Memang tantangan kita adalah data, karena penyebab pertama adalah kemiskinan. Kita masih berputar-putar dimana data kemiskinan kita masih belum valid,"ujarnya saat melakukan rapat koordinasi dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA) di ruang Wakil Bupati Mempawah, Selasa (27/9/2016).

Ia mengatakan masih adanya pekerja anak di Kabupaten Mempawah inilah yang harus diupayakan dalam pembinaannya agar angka pekerja anak dikurangi.

"Tapi kalau sekolah dan bekerja, tidak masalah. Jangan sampai meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja," ujarnya.

Berkaitan dengan pembinaan, ia mengatakan pentingnya mengarahkan mereka dalam pendidikan yang menjadi motto Kabupaten Mempawah.

Lantaran dikatakannya, penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mengangkat sumber daya alam (SDA) untuk membuat berkualitas melalui pendidikan.

Maka melalui komite aksi PBPTA ini dapat didata berapa banyak anak yang bekerja di perusahaan maupun di rumah makan, mereka sudah putus sekolah.

"Ini penting disamakan persepsi, ini mungkin menjadi tuposi Dinas sosial, capil dan statistik. Ini mash perlu diperbaiki di Kab Mempawah ini," katanya.

Mochrizal mengatakan pengurangan jumlah pekerja anak yang sudah dilakukan periode kepengurusan 2012-2016 bahkan mencapai 200-an anak.

Di antara mereka banyak yang sudah di salurkan ke pendidikan ke sekolah-sekolah. "Bahkan ada yang sudah tamat, drop outnya kecil,"jelasnya.

Maka ia berharap untuk selanjutnya pendataan ini benar-benar valid. Lantaran jika. pendataan benar, maka akan mudah untuk pelaksanaan program berikutnya.

Ia juga mengapresiasi koordinaasi dengan instansi lainnya diantaranya Disdikpora dan Dinsosnakertrans hingga Dinas Kesehatan dalam melakukan pelatihan hingga sejumlah anak-anak ini dapat ditampung baik sekolah formal maupun non formal.

Ia mengatakan karena masalah angka kemiskinan inilah yang memenuhi minat sekolah menurun. Kemudian masalah sosial juga dikatakan dapat berimbas dengan kenakalan remaja yang menjadi tugas pihak terkait seperti diantaranya Polres yang selalu memberikan penyuluhan.

"Apalagi yang kita takutkan mereka tidak sekolah, pengen hidup enak maka terjebak persoalan narkoba, mereka menjual narkoba," jelasnya.