Dispenda Razia Penunggak PBB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan razia tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan razia dan penyegelan aset di sebuah kompleks perumahan di Jalan Parit Haji Husin 2 Pontianak, dan sebuah gudang di Jalan Adisucipto, Selasa (20/9/2016).

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak, Ruli Sudira menuturkan jika razia dan pengawasan kepada wajib pajak khususnya PBB.

"Proses ini bukan serta merta kita turun langsung melakukan razia melainkan kita berikan surat peringatan terlebih dahulu bahwa wajib pajak tersebut mempunyai tunggugakan PBB," ungkap Ruli.

Dia menyebutkan juga jika dalam surat peringatan itu dituliskan 14 hari setelah diterimanya surat dari Dispenda wajib pajak harus konfirmasi.

Karena wajib pajak tidak melakukan konfirmasi sehingga Dispenda harus melakukan pemasangan plang atau stiker bahwa bangunan dan lahan tersebut berada dibawah pengawasan.

"Kami juga berharap dengan dilakukannya razia ini bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak lainnya, karena pajak merupakan satu diantara penunjang pembangunan yang ada di Kota Pontianak," ujarnya.

Kabid Pengawasan dan Pengembangan Dispenda juga menambahkan jika tunggakan wajib pajak yang dirajia tersebut diatas tiga tahun.

Selanjutnya untuk bulan Oktober nanti Dispenda juga akan merajia bagi penunggak pajak yang seharusnya mereka membayar pada tahun 2016 ini tapi belum melakukan pembayaran.

Bagi para penunggak pajak dipastikan tidak akan bisa mengurus segala bentuk administrasi dari tingkat kelurahan hingga seterusnya.

"Untuk tahap pertama ini kita targetkan dari 40 surat yang kita layangkan baru ada 1 yang konfirmasi dan lima wajib pajak telah membayar," katanya.

Dia menyebutkan juga, jika surat yang dilayangkan tersebut tidak semuanya berupa bangunan melainkan ada juga yang merupakan lahan kosong.