Kegagalan DPP Golkar

News Analysis

Dr Jumadi, Pengamat Politik Untan

Musyawarah Daerah (Musda) IX Golkar Kalbar harus diskor tanpa waktu yang tidak ditentukan oleh Ketua DPD Golkar Kalbar bersama pengurus DPD lainnya. Karena ada beberapa lain hal yang membuat musda tersebut harus harus ditunda sementara.

Dalam dunia politik itu merupakan hal biasa, dan juga salah satu dinamika politik dalam tubuh Partai Politik. Diharapkan Golkar yang merupakan organisasi politik besar, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan cara membangun komunikasi yang baik.

Apalagi 2017 Kalbar akan melakukan Pilkada, dimana dalam bulan ini (September) KPU akan membuka pendaftaran pasangan calon. Kalau persoalan ini tidak bisa terselesaikan, maka sangat disayangkan sekali kalau sampai Golkar tidak bisa mengusung.

Dinilai terjadi skor Musda Golkar Kalbar, salah satu gagalnya DPP untuk membangun komunikasi ke DPD itu sendiri.

Maka dari itu DPP harus segera melakukan koordinasi dengan memanggil semua pihak, mendengar arahan dari DPP itu sendiri.

Terkait siapa yang berhak memimpin DPD Golkar Kalbar, itu normatif tidak ada terpengaruh dengan apakah calon A sebagai kepala daerah dan calon B tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Karena sudah ada aturan yang jelas di dalam AD/ART partai.

Didalam aturan partai sudah jelas krateria, apakah calon itu masuk atau tidak. Jalani saja AD/ART tersebut.

DPP memang berperan untuk menentukan siapa ketua DPD, namun DPP itu harus melakukan komunikasi denga DPD itu sendiri. Apakah sesuai dengan kemauan dari DPD atau tidak.

Kalau yang terjadi musda Golkar Kalbar, ya itu tadi DPP bisa dikatakan gagal dalam membangun komunikasi politik yang baik ke DPD. Sehingga terjadi permasalahan dalam menentukan calon ketua DPD itu sendiri. Maka timbulah skor dalam musda.

Seharusnya Golkar yang merupakan partai besar, harus bisa memberikan contoh kepada partai lainnya dalam melakukan pemilihan calon ketua partai.

Dalam persoalan tersebut, berkeyakinan bahwa Golkar bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik.