Sail Selat Karimata 2016

OSO Imbau Pemprov Promosikan Kalbar Lewat Sail Selat Karimata

Dia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarkat, khususnya Pemprov Kalbar untuk segera mengambil langkah cepat guna mempromosikan Kalimantan Barat

Penulis: Muhammad Fauzi | Editor: Arief
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FAUZI
Bupati Kayong Utara Hildi Hamid bersama Anggota DPRD Kayong Utara, Syukran dan SKPD terkait meninjau titik-titik lokasi acara puncak Sail Selat Karimata 2016 di kawasan Pantai Pulau Datuk, Kamis (14/7/2016). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Tidak lama lagi Kayong Utara akan menyambut Sail Selat Karimata, yang mana event ini akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Dodo pada 15 Oktober mendatang.

Berbagai persiapan harus matang, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan saat ini dukungan pihak Provinsi Kalimantan Barat masih terlihat minim.

Padahal menurutnya tidak mudah sebuah kabupaten bisa ditunjuk menjadi acara puncak Sail.

"Itu yang kurang adalah pemerintah provinsi, kurang begitu hangat menyambut (Sail) karena mungkin 30 tahun yang akan datang belum tentu kita mendapat acara seperti itu (Sail)," terang Oesman Sapta Odang yang juga dianggap menjadi tokoh Kayong Utara, Senin (12/9/2016).

Dia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarkat, khususnya Pemprov Kalbar untuk segera mengambil langkah cepat guna mempromosikan Kalimantan Barat di mata dunia.

Hal ini sesuai dengan program dari Sail itu sendiri, mempercepat segala aspek pembangunan di daerah yang berpotensi menjadi tempat wisata.

"Saya mengimbau agar (provinsi) segera mengambil posisi yang positif, dalam rangka memasyarakatkan Kalbar di dunia, jadi itu wajib bagi semua pihak untuk mempromosikan Kalimantan Barat melalui Sail Karimata," jelasnya.

Sementara itu Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengaku dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan Kemenkomaritim terkait berbagai kesiapan Sail Selat Karimata.

Untuk di lokasi acara puncak Hildi Hamid menargetkan pada akhir bulan September semua pekerjaan harus selesai. Kalaupun ada pekerjaan yang tidak terselesaikan maka pekerjaan proyek yang menggunakan dana APBD akan dikenakan denda, sesuai komitmen yang telah disepakati.

"Nanti kami tanggal 14 itu ada rapat di Kemenkomaritim, akan kami bicarakan, tapi melihat dari kondisi terakhir, ada kesiapan, kesanggupan dari penyedia produk hotmik, itu juga insya allah akhir bulan ini (September) bisa selesai. Saya hanya matok, bahwa semua kegiatan yang di lokasi acara puncak 30 September harus selesai semua. Kalau APBD konsekuensinya tetap denda, karena sejak awal sudah kami sebutkan," jelas Hildi Hamid.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved