KONTROVERSI WACANA FULL DAY SCHOOL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru dua pekan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sudah membuat wacana yang mengundang kontroversi.

Ia menggagas sistem full day school atau bersekolah sepanjang hari dari jam 7 pagi sampai jam lima sore, baik negeri maupun swasta.

Seperti sudah dijalankan di banyak sekolah, terutama sekolah swasta di beberapa kota besar.

Sistem ini diterapkan agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja. Dengan sistem full day school secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja.

Program itu juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar jam sekolah.

BACA JUGA: Mendikbud: Istilah Full Day School Menyesatkan!

Muhadjir menyebutkan jam pulang sekolah akan disamakan dengan jam pulang kerja, yakni jam lima sore, orangtuanya bisa jemput.

Kalau program itu diterapkan, dalam sepekan sekolah akan libur dua hari, yakni Sabtu dan Minggu.

Ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga, sehingga komunikasi, ikatan emosional antara orangtua dan anak tetap terjaga.

Meski baru sebatas wacana, rencana itu telah memantik pro kontra di tengah masyarakat, dan menjadi viral di media sosial.

Seorang orangtua siswa, Deddy Mahyarto Kresnoputro, menggagas sebuah petisi "Tolak Pendidikan "Full Day" Sehari Penuh di Indonesia".

Petisi ini ia tujukan kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para orangtua siswa.

Hingga pukul 13.25 WIB, Selasa (9/8/201), petisi ini telah ditandatangani 14.698 orang.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni'am Sholeh khawatir, wacana full day school jika diterapkan akan mengganggu kehidupan sosialisasi anak sehari-hari.

Menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah dapat mengganggu intensitas interaksi anak.