Warga Perbatasan Pilih Pindah Jadi WN Malaysia atau KTP Ganda! Ini Alasan Mereka

TRIBUPONTIANAK.CO.ID, NUNUKAN - Sejumlah kepala desa di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengaku tidak berdaya karena warganya memiliki kartu identitas (identity card atau IC) atau kartu tanda penduduk negara Malaysia.

Sumantipal Busiaw, salah satu Kepala Desa, mengatakan, pengurusan KTP di Malaysia menjadi mudah oleh saudara mereka yang telah menjadi warga negara Malaysia.

"Banyak saudara kita yang telah menjadi warga negara Malaysia mempermudah proses pengurusan KTP warga yang ada di Indonesia. Pengurusannya lewat mereka," ujarnya, Rabu (20/7/2016).

BACA: Kapolda Kalbar Tinjau Perbatasan Kalbar - Malaysia

Iming-iming adanya Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) sebesar 1.000 ringgit atau setara dengan Rp 3,2 juta bagi warga berusia 18 tahun dan 600 ringgit bagi lansia juga menjadi alasan warga di wilayah perbatasan untuk berpindah kewarganegaraan.

Pemberian bantuan oleh pemerintah Malaysia kepada warga di wilayah perbatasan yang memiliki kartu identitas sudah berlangsung lama. Bahkan sejak kepemimpinan Mahatir Muhammad.

"Dulu bantuannya untuk lansia, sekarang zamannya Najib Razak, selain bantuan lansia, anak usia sekolah juga dapat," tambah Busiaw.

BACA: Bank Kalbar Serahkan Dua Televisi kepada Prajurit Perbatasan

Kesulitan warga di perbatasan mengurus KTP Indonesia juga memperkuat godaan untuk beralih kewarganegaraan atau memiliki KTP ganda.

Menurut salah satu warga Desa Panas, Lay, memilki kartu identitas Malaysia juga mempermudah urusan mereka di Malaysia saat membeli kebutuhan pokok.

Sulitnya moda transportasi ke Kabupaten Nunukan membuat mereka bergantung hampir 100 persen ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Untuk menuju Kabupaten Nunukan kalau carter perahu bisa 13 juta. Kalau mau belanja ke Malaysia, kami hanya butuh waktu 1 jam saja," ujar Lay.

BACA: Masyarakat Perbatasan Natuna Dilatih Kemenkop Jadi Wirausaha

Kepala Desa Sumantipal Busiaw mengaku tidak berdaya menghadapi warganya yang mengurus kartu identitas untuk mendapat BRM, Menurut dia, permasalahan warga yang memiliki KTP ganda merupakan permasalahan lama yang terabaikan.

"Tahun ini ada 20 warga yang menerima BRM. Jumlah KK di desa kami, 80 KK," ujarnya.