LPI Kalbar Kontrol Kebijakan Pemerintah! Bukan Sweeping

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Panglima Madar Laskar Pembela Islam (LPI) Kalbar, Sy Kurniawan mendesak Satpol PP Pontianak bertindak tegas mengawal Surat Edaran Wali Kota Pontianak Sutarmidji Surat Nomor 79 tahun 2016 terkait pembatasan operasional Tempat Hiburan Malam (THM) selama Ramadan.

Pria yang akrab disapa Wawan ini mengatakan, apa yang dilakukan LPI dan Laskar Pemuda Melayu (LPM) pada Jumat (10/6/2016) sekitar pukul 00.30 bukanlah sweeping melainkan monitor semata. Kegiatan itu juga dilakukan bersama aparat kepolisian.

(Lihat Juga: [FOTO-FOTO] Ratusan Massa LPI dan LPM Sweeping Tempat Hiburan di Pontianak)

"Kite hanya monitor jak. Kite menjalankan fungsi kite sebagai warga negara yaitu pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini, Wali Kota Ponitnak membuat pengumuman tentang aturan-aturan beberapa tempat yang dilarang buka selama Ramadan atau beberapa tempat yang dibatasi waktu operasionalnya," ujar Wawan, Jumat (10/6/2016) sore.

Wawan menjelaskan, saat memonitor satu di antara Warnet di Jl Tani Makmur, ditemukan bekas kantong plastik atau kampel arak. Saat itu pula anggota polisi yang memeriksa para pengunjung Warnet.

"Intinye kite tidak sweeping, tapi memonitor, mengawal pelaksanaan peraturan Wali Kota Pontianak berkaitan bulan suci Ramadan. Wali Kota Pontianak yang membuat peraturan, jadi mereka yang harus menegakkan aturan itu," pungkasnya.

Tokoh Masyarakat Pontianak, Syarief Machmud menjamin tidak ada sweeping yang dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, LPI hanya berkumpul di Jl Veteran. 

"Ya mungkin tadi teman wartawan saja yang salah menafsirkan. Saya jamin tidak akan sweeping seperti yang dikhwatirkan," katanya.