Banyak Kejanggalan, Tokoh Masyarakat Desak Transparansi ADD Desa Labuk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Tokoh masyarakat Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Antonius Matung, mempertanyakan transparansi pemerintahan di desanya, terutama menyangkut program pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2015.

"Saya sudah sering memberi saran kepada Kades Sungai Labuk agar melaksanakan roda pemerintahan desa mengacu kepada ketentuan yang ada. Harus transparan kepada masyarakat tapi ini diremehkan," ujarnya kepadaTribun, Selasa (7/6/2016).

Menurutnya banyak kegiatan pembangunan,justru tidak melibatkan Badan Pemusuawaratan Desa (BPD) sehingga banyak terkesan menimbulkan kejanggalan.

Misalnya berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa yang hingga saat ini belum jadi. Padahal lanjutnya menurut laporan pihak Kecamatan, pada 2014 sudah 100 persen jadi.

"Kenapa direhab pada anggaran 2015. Sedangkan kantor itu tidak pernah digunakan karena belum jadi,"ungkapnya.

Pihaknya mengaku sudah mempertanyakan ini secara musyawarah mufakat.

Bahkan dahulu menurutnya sebelum Kades yang bersangkutan dilantik, pernah membuat surat pernyataan dan berjanji melaksanakan jabatan agar lebih baik dari periode sebelumnya.

"Ini sudah kita upayakan," terangnya.

Namun karena merasa tidak digubris, pihaknya pun sudah mengadu bahkan menyurati Inspektorat Melawi, termasuk tembusan ke Bupati dan DPRD agar mengambil kebijakan untuk mengaudit dan ADD 2015.

"Karena kita nilai tidak ada transparansi,mengenai pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa,"ungkapnya.