DPRD Beri Catatan LKPJ Gubernur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan Keputusan DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar akhir tahun anggaran 2015. Memberikan ada beberapa rekomendasi cacatan kinerja Gubernur Kalbar dalam LKPJ tahun anggran 2015.

Laporan LKPJ disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa, dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya. Sidang Paripurna di Pimpin langsung Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L (PDIP), didampingi Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ermi Elviani (Demokrat), Suriansyah (Gerindra), dan Suma Jenny Heryanti (Golkar). Serta dihadiri seluruh SKPD Pemprov Kalbar, TNI dan Polda Kalbar, Kejaksaan, dan undangan lain-lain, di Kantor DPRD Kalbar, Selasa (26/4/2016).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kalbar, Antonius Situmorang menyatakan, dalam memberikan catatan dan rekomendasi ini, hanya memfokuskan pada program-program prioritas yang dianggarkan pada APBD Provinsi Kalbar anggaran 2015.

"Terutama program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2013-2018," ujarnya.

Antonius menuturkan, salah satu catatan LKPJ yaitu, masalah peningkatan IPM tidak mampu mencapai target, mutu dan pemerataan pendidikan belum tercapai. Boarding school di kawasan perbatasan belum ada tanda-tanda upaya membangun.

"Kondisi infrastruktur jalan yang masih belum memenuhi harapan masyarakat," katanya.

Demikian juga rekomendasi penyerapan tenaga kerja lokal, ternyata data tingkat pengangguran semakin meningkat. Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga lokal tidak optimal. Rekomendasi yang sudah disampaikan tahun lalu, dimana kondisinya masih belum memuaskan.

"Naskah LKPJ anggaran 2015 yang disampaikan oleh beberapa SKPD, tidak disusun dalam format yang standar, ada yang menyampaikan realisasi, keluaran dan ada juga manfaat serta dampak dari program yang dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, naskah LKPJ yang disusun agar isi laporan semua SKPD hendaknya menyampaikan tidak hanya serapan dana, tetapi juga manfaat dan dampak dari kegiatan yang dilakukan.

"Kita juga meminta agar SKPD terkait, untuk menindaklanjuti rekomendasi atau cacatan telah kami berikan pada setiap tahun anggaran," ucapnya.