Ketua DPRD Kecewa Tindakan Walkout

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Ketua DPRD Landak, Heri Saman, angkat bicara mengenai tindakan walkout beberapa anggota DPRD dari ruangan sidang saat akan memulai paripurna istimewa tentang penyampaian LKPJ oleh Bupati Landak pada Kamis (31/3) siang.

Akibatnya rapat paripurna istimewa yang dihadiri oleh Wakil Bupati Landak serta Forkopimda tersebut batal dilaksanakan. "Tentu saya kecewa dengan sikap beberapa anggota, yang meninggalkan ruang sidang saat forum berkaitan dengan LKPJ kemarin," ujar Heri kepada Tribun pada Jumat (3/4/2016)

Dikatakan Heri, seharusnya kawan-kawan (anggota DPRD) tidak boleh begitu. Karena itu sudah disusun oleh Banmus, dan sudah disepakati bersama tentang jadwal LKPJ tersebut. Sedangkan tentang maksud anggota DPRD keluar itu, kecewa terhadap hak mereka yang belum terpenuhi.

"Kalau mereka (anggota DPRD) mempertanyakan hak, saya pikir saya sebagai ketua DPRD dan pimpinan lain sudah tau hak-hak mana yang belum terealisasi. Tapi kami pimpinan DPRD sudah proaktif dalam hal ini, untuk mengakomodir tentang tugas dan fungsi pelaksanaan di lembaga DPRD ini," katanya.

Hanya menurut Heri, barangkali para anggota tersebut ingin menuntut. Berkaitan dengan hal-hal masalah kenaikan tunjangan perumahan, sehingga itu yang dipertanyakan oleh para anggota DPRD kemudian berimbas pada aksi walkout pada saat itu.

"Tapi tunjangan perumahan itu kan sudah dimuat dalam DPA Sekretariat DPRD, cumakan belum ada dasar hukum untuk pencairannya. Yakni dalam hal peraturan Bupati belum keluar, dan peraturan Bupati ini kan harus ada kajian apraisal.

Dijelaskannya, mengenai apraisal itu dilaksanakan oleh lembaga independen tentang kepatutan dan kelayakan kenaikan tunjangan perumahan.

Atas dasar itu Heri menegaskan, sehingga tidak serta merta juga dalam DPA itu diminta dicairkan tanpa dasar hukumnya. "Makanya saya minta kepada kawan-kawan setiap rapat, ditunggu dulu kajian apraisal tentang uji kelayakan dan kepatutan kenaikan tunjangan perumahan tersebut," terangnya

Dengan demikian menurutnya, tentu dalam tugas jangan mengedepankan hak-hak apa lagi pada saat LKPJ. "Terpenting itukan kewajiban kita dululah yang dilaksanakan, itu yang membuat saya prihatin dengan kelakuan para kawan-kawan yang walkout ini," kesalnya

Kemudian semestinya hal itu tidak perlu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa ini, karena setiap kali rapat sudah disampaikan juga. Selain itu pimpinan DPRD bukan tidak mengakomodir, hanya menunggu dasar hukum, mengenai hak-hak yang diminta para anggota DPRD.

"Pastinya tanpa dasar hukum yang jelas, saya selaku ketua DPRD mewanti-wanti jangan dilaksanakan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Itu tugas saya selaku pimpinan DPRD, kalau itu tetap dilaksanakan, kita takut berdampak ke hal-hal yang lain," ungkapnya

Sehingga Heri mengajak para anggota DPRD yang walkout itu, untuk mari bersama-sama mengutakan kepentingan umum. "Terutama kepentingan masyarakat, dan kepentingan daerah yang diutamakan," harapnya

Kemudian ke depannya diharapkan ikuti saja tata trrtib yang ada di DPRD. Dirinya selaku pimpinan juga meminta kepada badan kehormatan untuk melihat pelanggaran yang sudah dilakukan anggota DPRD.

"Ini nanti tugas badan kehormatan untuk mengkaji, dalam hal ini menindaklanjuti tatib yang sudah dilanggar. Sudah forum yang sah, kok para anggota ini meninggalkan rapat. Dengan alasan mau menuntut hak, tapi hak-haknya juga tidak jelas apa yang diminta," tambahnya