Pelatih Ancam Boikot PON

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tingginya tuntutan agar atlet-atlet Kalbar bisa mengukir prestasi setinggi langit guna mengharumkan nama daerah, ternyata tak dibarengi dengan daya topang anggaran yang memadai.

Setidaknya hal itulah yang dirasakan sejumlah Pengurus Cabang Olahraga (Pengcab) yang akan mengirimkan atletnya di pentas Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat, September 2016 mendatang.

Jika pada PON Riau 2012 lalu, dengan atlet berjumlah 160 orang, Pemprov Kalbar mengucurkan dana sebesar Rp 27 miliar, tahun ini dengan atlet 190 orang, dana yang digelontorkan hanya Rp 15 miliar.

Tak hanya itu, jika pada PON sebelumnya, disediakan bonus untuk atlet sekitar Rp 9 miliar, tahun ini tak ada daftar bonus di anggaran Rp 15 miliar tersebut. Padahal, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar mengusulkan Rp 34 miliar untuk PON. Termasuk bonus para atlet yang berprestasi.

Minimnya dana PON, apalagi tanpa bonus atlet di dalamnya, tentu saja mempengaruhi persiapan para atlet dan pengprov. "Tentu saja ini sangat mempengaruhi pembinaan yang kami lakukan selama ini. Ini menunjukan kekurangpedulian pemerintah pada para atlet. Padahal, atlet dituntut memberikan prestasi terbaiknya pada PON nanti," kata Pelatih Kepala Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kalbar, Sunardi, kepada Tribun, Kamis (31/3/2016).

Ia menilai pemerintah daerah telah menempatkan olahraga pada posisi paling akhir, dalam alokasi anggaran. Ia mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang mengurangi dana para atlet yang akan berangkat ke PON. "Dengan kondisi seperti ini, tentu saja sangat mengecewakan. Kalau semua Pengprov bisa kompak, saya bersama atlet akan mogok untuk ikut PON," tegas Sunardi.

Opsi lain menurutnya adalah, Gubernur Kalbar sendiri yang membawa para atlet dengan alokasi dana Rp 15 miliar. "Kalau saya bisa kasih saran, opsi selain mogok tidak ikut PON adaah bawa saja 15 atlet oleh Pak Gubernur ke PON, diurus oleh gubernur di PON dengan dana Rp 15 miliar tersebut," katanya.

Setidaknya, dengan mengutus 15 atlet itu, Kalbar tidak absen pada gelaran kejuaraan multi event tersebut. "Paling tidak dari Kalbar ada yang mewakili," ujarnya.

Wacana memboikot keikutsertaan pada PON ini, didukung Sekretaris Persatuan Olahraga Bilird Seluruh Indonesia (POBSI) Kalbar, Ngatiman. "Kalau semua setuju boikot, saya akan ikut dukung," tegas Ngatiman.

TC Mandiri
Menurutnya dengan dana yang minim, training center (TC) atau pemusatan latihan juga tidak akan maksimal. "Bagaimana mau maksimal jika dana saja belum turun untuk TC. Kemudian sekarang dana tersebut juga mau dikurangi. Sedangkan para atlet sudah mati-matian berlatih secara mandiri, dengan dana pribadi mereka," papar Ngatiman.

Soal bonus untuk atlet, ia menyebut bonus bukanlah tujuan utama dari pembinaan yang dilakukan Pengprov kepada para atlet. Namun setidaknya, bonus menjadi satu di antara motivasi para atlet untuk terus berkembang dan berlatih.

"Tidak usah seperti Jakarta yang memberikan bonus atletnya Rp 2 miliar untuk yang berhasil meraih medali. Dengan seperti PON sebelumnya, juga tidak masalah. Atlet juga pada akhirnya tetap berlatih dan berharap adanya kepedulian dari pemerintah daerah. Termasuk pada penghargaan melalui bonus atlet yang berprestasi," ujarnya.

Ia juga kecewa dengan kebijakan pemerintah yang mengurangi anggaran atlet yang mengikuti PON. Ironisnya, hal itu dilakukan saat olahraga Kalbar sedang mengalami kemajuan. "PON lalu Kalbar sudah berhasil memperbaiki peringkatnya. Olahraga sudah mulai maju di Kalbar. Namun pemerintah daerah seperti tidak melihat hal tersebut. Terlihat pemerintah kurang cerdas mengatasi hal ini," bebernya.

Kekecewaan yang sama juga dirasakan Ketua Umum Pengprov Persatuan Angkat Besi Binaraga Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pabbsi Kalbar), Achmadin Umar. Hanya, ia kurang setuju jika para atlet dang pengprov melakukan aksi boikot.

Sebab menurutnya, hal itu sedikit mencederai profesionalitas pembinaan atlet. "Kecewa sudah pasti. Ini kan tanggung jawab pemerintah daerah. Ketua KONI hanya berusaha menyampaikan yang dikeluhkan Pengcab," ujarnya.