Diambil Alih Pemerintah, Ini Tanggapan Penyedia Layanan Umroh

Untuk mendukung hal itu, dari sisi dukungan Kementerian PAN dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui.

Penulis: Dedy | Editor: Steven Greatness
AP
Ratusan ribu orang jemaah melakukan pelemparan jumrah. 

TRIBUNPONTIANAK,CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah telah membuat keputusan final untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh, meskipun untuk realisasinya tidak serta-merta sekaligus dilaksanakan.

Untuk mendukung hal itu, dari sisi dukungan Kementerian PAN dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personilnya saja.

Menyikapi keputusan itu, satu di antara penyedia layanan umroh di Pontianak yaitu Owner PT Travellindo Pontianak Sinhan mengatakan pihaknya menganggap itu sah-sah saja. Asalkan pemerintah ingin mengelola ibadah umrah demi jaminan kenyamanan dan keamanan jamaah.

"Pemerintah harus juga bisa menjadikan partner travel-travel umrah atau haji yang sudah ada saat ini. Tapi pemerintah harus clear-kan dulu bahwa pelayanan ini bukan untuk profit oriented melainkan bentuk public service ke jamaah," ujarnya kepada tribunpontianak.co.id, Senin (14/12/2015).

Dijelaksanya pula dengan kebijakan itu pemerintah jangan sampai mematikan usaha travel umrah atau haji yang ada. Kemudian ditegaskanya kembali bahwa apa yang dikeluarkan harus jelas dulu dasarnya agar bisa meyakinkn semua pihak dan kenyamanan serta keamanan jamaah.

Selanjutnya ia berpesan agar sebaiknya pihak pemerintah harus proaktif menertibkan travel-travel yang nakal atau yang tidak komitmen terhadap service.

"Tapi jangan pula, karena potensi umrah yang sangat besar ini membuat pemrintah ikut andil karena profit oriented. Sehingga nanti akan terjadi main-main mata dengan travel-travel tertentu,"katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved