KPU Kalbar: Sebelum Pleno, Bukan Data Resmi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Delfinus, mengimbau semua pasangan calon bupati-wakil bupati, tim kampanye maupun pendukung untuk menahan diri.

Hal itu diimbau terkait maraknya saling klaim kemenangan berdasarkan data, baik melalui tim, quick count atau lainnya.

"Hasil resmi adalah hasil resmi di KPU. Harap menahan diri, artinya kalau berdasarkan versi sendiri itu berarti belum resmi, kalau KPU yang mengeluarkan berdasarkan rapat pleno itu sudah resmi," imbaunya, saat meninjau proses pilkada di Bengkayang, Kamis (10/12/2015).

Delfinus berharap paslon, tim sukses, pendukung, simpatisan menjaga kondusifitas di masyarakat. Meski diakuinya, masing-masing paslon mempunyai data.

"Masing-masing tim pemenangan dari pasangan calon mereka punya data sendiri, artinya itu data mereka, KPU sendiri juga punya data, real count, bisa di akses di pilkada2015.kpu.go.id. Tetapi itu pun masih bersifat sementara, bukan resmi, hasil resmi pun setelah ada pleno oleh KPU," jelasnya.

Untuk itu, ditegaskan setiap data yang dikeluarkan sebelum pleno KPU bukan data resmi. Dengan demikian, dikatakan, data tersebut tidak bisa dijadikan landasan kemenangan.

"Terhadap data-data itu bukan data resmi, artinya bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum. Artinya, nanti yang mengeluarkan data resmi itu nanti melalui rapat pleno," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Bengkayang, Martinus Khiu, mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil resmi dalam rapat pleno yang dijadwalkan 16 Desember mendatang.

"Data kontroversi yang ditampilkan masing-masing calon, sikap kita, kami tetap berpedoman pada formulir C1 yang kami dapat melalui PPK dari PPS," katanya.