Pembangunan Indonesia di Wilayah Pedalaman Semakin Dapat Terwujud

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar Michael Jeno, mengatakan berdasarkan rapat kerja antara Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala BPS, pada Selasa (22/9/2015) lalu, telah disepakati beberapa asumsi makro dalam Rancangan APBN 2016.

Dimana menurutnya pemerintah dan DPR menyepakati untuk merevisi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3 persen dari 5,5 persen dan menetapkan kurs rupiah terhadap dolar diasumsikan Rp 13.900/US$, berubah dari asumsi sebelumnya Rp 13.400/US$.

"Kesepakatan antara kami di Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menjadi kesimpulan paling pokok? Dalam rapat kerja tersebut, setelah melihat perkembangan terakhir ekonomi global dan mengkaji Rancangan APBN 2016 yang diajukan pemerintah. Kami menilai target-target yang diputuskan dalam dalam rapat kerja sangat realisitis saat ini, karena ini telah dibahas secara maraton antara kami di DPR dan Pemerintah sejak awal September 2015, setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2016 pada 14 Agustus 2015 lalu," ujarnya kepada Tribun melalui rilisnya, Kamis (15/10/2015).

Menurut Jeno, selain penetapan angka pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah, yang menarik dalam Rancangan APBN 2016 dari Pemerintah adalah lebih besarnya jumlah transfer ke daerah dan dana desa dari belanja Kementerian/Lembaga.

Dari Rancangan APBN 2016 yang diajukan pemerintah ke DPR RI, terihat memang terdapat kenaikan transfer ke daerah dan dana desa dari sebelumnya Rp 664,6 Triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 782,2 Triliun dalam R-APBN 2016. Kemudian dalam alokasi pengajuan tersebut, terjadi peningkatan Dana Desa sebesar 6,4% dari Rp 20,8 Triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 47Triliun dalam R-APBN 2016.

"Ini sangat baik buat kita di daerah, karena dengan meningkatnya jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa, maka akan bertambah kuat juga peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan perwujudan Nawacita ketiga pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mulai membangun Indonesia dari wilayah pedalaman atau periferal semakin dapat terwujud," tambah Jeno.

Pemerintah Joko Widodo yang diwakilkan pada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam penjelasan Rancangan APBN 2016 di gedung DPR pada awal September 2015 lalu katanya telah memaparkan bahwa kenaikan dana transfer ke daerah dilakukan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan afirmatif Dana Transfer Khusus dengan prioritas pada bidang infrastruktur dasar.

Demikian pula meningkatnya jumlah Dana Desa dari tahun 2015, dilakukan sebagai tahapan dalam pemenuhan 10 persen dari total anggaran nasional pada tahun 2017 serta untuk mengefektifkan program-program berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

"Bagi saya, sebagai anggota DPR RI dan utusan rakyat Kalbar, serta kader PDI Perjuangan, Rancangan APBN 2016 yang diajukan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini patut terus didukung, karena sangat populis, sehingga cita-cita perwujudan Tri Sakti ajaran Soekarno, yang telah dijabarkan dalam Nawacita Kabinet Kerja bisa terwujud secara nyata," kata Jeno.

Optimisme Kabinet Kerja terutama dalam menghadapi fluktuasi tekanan ekonomi global saat ini yang dituangkan dalam Rancangan APBN 2016, mesti direalisasikan dengan baik, sehingga target-target asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2016 yang telah disepakati dengan DPR RI, bisa tercapai, sejalan dengan harapan agar kemampuan daya tahan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat khususnya meningkat juga.