Pedagang Ikan Minta Pemkab Evaluasi Pelabuhan Kuala Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH  – Masyarakat Kabupaten Mempawah meminta pihak terkait untuk melakukan evaluasi kembali terhadap tujuan awal pembangunan Kuala Mempawah. Hingga saat ini, dermaganya pelabuhan Mempawah tidak difungsikan.

Harapannya dengan terealisasinya pelabuhan yang berada dilokasi cukup strategis itu akan mampu mendorong perekonomian. Terutama dari pelabuhan ikan, yang akan memperluas pangsa pasar ikan keluar dan masuk Mempawah. Sementara pelabuhan kapalnya itu juga akan mendukung berbagai barang melalui kapal dari luar ke Mempawah.

Seorang penguasahan ikan mempawah, H. Zulkarnain berharap pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelabuhan tersebut. Sebab, pembangunan dengan dukungan seluruh fasilitas di sekitarnya akan sangat mubazir sekali jika hanya dibiarkan terbengkalai.

“Jika pelabuhan ini sudah dibukan dipastikan, bagi para pengusaha ikan akan lebih mudah lagi untuk menjual ikan mereka. Sebab saat ini, kita harus menjual hingga ke daerah hulu. Dengan dibukannya pelabuhan tentunya perdagangan ikan di mempawah bisa berkembang pesat karena ada keluar masuk kapal dari luar,” ujar pria yang akrap disapa H. Boy, Kamis (2/10/2014).

Menurutnya keberadaan pelabuhan memang sangat penting sekali. Diibaratkan sebuah pintu, pelabuhan adalah pembuka peluang besar bagi seluruh masyarakat. Selain akan memperluas pangas pasar, tentunya banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Makanya kita harap pemerintah bisa jeli dengan potensi kedepan bagi daerah ini. Saya yakin jika pelabuhan ini dibukan, daerah Mempawah akan jadi tempat tujuan banyak orang yang imbasnya adalah pada perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubbudpar) Kabupaten Mempawah, Suharjo Lie, mengatakan seiring keinginan masyarakat tersebut pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap keberadaan pelabuhan saat ini. Dari segi pembangunannya yang sebagian menggunakan dana APBN, dimana pusat sudah menyerahkan operasional ke KSOP Pontianak.

“Informasi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pertemuan, antara biro perencanaan perhubungan dengan dinas perhubungan propinsi, KSOP provinsi dan bappeda daerah, untuk membahas terkait belum beroperasinya pembangunan yang sudah dilakukan melalui anggaran APBN ini,” ujarnya.