Surat Cinta SDA Berujung Kudeta

SURAT Cinta ke Prabowo Berujung Kudeta. Begitu judul berita yang dilansir laman berita detik.com Minggu (20/4), untuk melukiskan perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang semakin meruncing. Pernyataan cinta Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), yang mendukung secara terbuka pencapresan Prabowo saat menghadiri kampanye Gerindra di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu 23 Maret 2014 berbuntut 'kudeta'.

Kini SDA harus menghadapi kudeta yang dipimpin oleh Waketum Emron Pangkapi dan Sekjen Romahurmuziy. Sebab, kehadiran Suryadharma itu dianggap menggembosi suara PPP. Perolehan suara PPP di Pileg 9 April lalu yang tidak maksimal -- di kisaran 6,7% -- membuat internal PPP semakin murka terhadap SDA yang juga Menteri Agama itu.

Apalagi SDA secara sepihak kemudian mendeklarasikan dukungan PPP untuk pencapresan Prabowo di kantor DPP PPP Sabtu pagi, dan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Sebab sampai saat ini PPP belum menentukan koalisi kepada partai maupun capres manapun.
Sehingga hanya dalam hitungan jam, partai berlambang kakbah langsung terbelah.

Usai deklarasi oleh SDA, Sekjen PPP Romahurmuziy (Romy) langsung menjadi motor penggerak perlawanan dengan menggelar Rapat Pengurus Harian (HPH) PPP yang menghasilkan 11 butir keputusan. Satu di antara butir keputusan bahwa kehadiran dan orasi politik Ketum PPP SDA berupa dukungan untuk pencapresan Prabowo dalam kampanye terbuka di GBK 23 Maret melanggar konstitusi (AD/ART) partai, dan keputusan Mukernas II PPP di Bandung.

Hasil RPH juga menegaskan pemecatan terhadap Romy Cs tidak sah. Selain Romy, Wakil Ketua Umum Suharso M, dan lima pimpinan DPW PPP juga dipecat oleh SDA. Usai menggelar RPH Sabtu siang hingga sore, diteruskan dengan Rapimnas yang berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu dinihari. Hasil Rapimnas I PPP di kantor DPP PPP memutuskan mengganti SDA dari kursi Ketum PPP, dengan Emron Pangkapi sebagai Ketua Sementara.

Rapimnas juga memutuskan untuk menggelar Mukernas dipercepat pada Rabu (22/4/2014) lusa. Suryadharma menyebut para elite PPP yang melawannya sedang melakukan upaya kudeta. "Rapimnas tak bisa dipergunakan untuk memberhentikan ketua umum," ujar Suryadharma Ali setelah bertemu dengan tokoh sepuh PPP, KH Maimun Zubair, di Sarang, Rembang, Minggu (20/4). Suryadharma datang bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Konflik panas di internal partai berlambang Kakbah itu, tentunya akan berdampak buruk baik bagi PPP sendiri maupun pencapresan Prabowo. Sebab deretan blunder yang dilakukan SDA tersebut membuat kubu Romy Cs enggan berdamai.

Sehingga sulit mengharapkan terjadinya islah di antara dua kubu. Apalagi dua kubu memiliki kepengurusan yang nampaknya berimbang.

Kisruh internal PPP justru akan melemahkan partai berlambang Kakbah tersebut untuk menetapkan posisi kuat dalam koalisi. Di sisi lain bakal berdampak buruk pada pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. Publik bisa-bisa menilai kisruh PPP terjadi karena Prabowo. Apalagi terkesan Gerindra ada campur tangan soal prahara PPP. Padahal, Gerindra yang sebenarnya dirugikan.

Menyikapi kisruh internal yang ada di internal PPP sekarang ini sudah semakin kompleks, setuju dengan pendapat Hendri Satrio, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta,
kedua belah kubu yang berkonflik harus segera menyelesaikan perpecahan tersebut. Termasuk menempuh jalan terpahit membawanya ke jalur hukum. Seperti konflik yang pernah terjadi kepada salah satu partai politik berbasis islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat itu, kubu Almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB berseteru dengan kubu Ketua Umum PKB saat ini Muhaimin Iskandar. Akhirnya mereka juga membawanya ke jalur hukum, dan diputuskan Muhaimin yang menang. Dan selesai masalahnya, tidak akan terus berlarut-larut. (Tribun Cetak)