Andre Rosiade : BPN Prabowo - Sandiaga Pilih Jalan Mahkamah Konstitusi, Bukan Jalan Mahkamah Jalanan

Andre Rosiade : BPN Prabowo - Sandiaga Pilih Jalan Mahkamah Konstitusi, Bukan Jalan Mahkamah Jalanan

PILPRES - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menegaskan langkah BPN adalah langkah konstitusional.

BPN Prabowo-Sandiaga, kata dia, memilih jalan Mahkamah Konstitusi bukan jalan Mahkamah Jalanan.

Politisi Gerindra itu menimpali langkah itu merupakan komitmen Prabowo-Sandiaga untuk berjuang melalui koridor konstitusional, bukan makar atau anarkis. 

Baca: Sebut MK Lembaga Negara Penjaga Konstitusi, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Tidak Rendahkan MK

Baca: ILC Off ! Live Streaming Catatan Demokrasi Kita TVOne Selasa: Dari People Power ke Jalur Konstitusi

Baca: Jokowi-Prabowo Bertemu? Andre Rosiade: Tolak Sebelum MK Selesai, Luhut: Bola di Prabowo! Fadli Zon?

Hal itu disampaikan Andre Rosiade melalui cuitan melalui akun Twitter miliknya @andre_rosiade : 

"Saya ingin menegaskan bahwa langkah BPN adalah langkah yg konstitusional. Kami sudah memilih jalan ke Mahkamah

Konstitusi bukan jalan Mahkamah jalanan. Ini menunjukkan komitmen kami bahwa perjuangan kami dalam koridor

konstitusional bukan makar atau anarkis," tulis Andre Rosiade, Senin (27/04/2019). 

Pada postingan sebelumnya, Andre Rosiade menegaskan kembali fokus untuk menjaga proses persidangan MK. 

Andre meminta para pendukung Prabowo-Sandiaga yang punya tambahan bukti untuk mengirim ke BPN maupun kantor lawyer.

"Kita doakan agar hakim MK berani membuat keputusan melawan indikasi kecurangan yg luar biasa dalam Pilpres 2019 ini," tulis Andre Rosiade. 

Pada postingan lainnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade juga memberikan kabar terbaru terkait wacana pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Kabar itu disampaikan  melalui cuitan Twitternya pada Minggu (26/05/2019). 

Andre Rosiade mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo akan ditunda sementara waktu sembari menunggu hasil sengketa Pilpres 2019 melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Setelah mendengar aspirasi dan masukan dari pendukung pak @prabowo.