Pilpres 2019
Jelang Pengumuman Pilpres 2019! Petinggi PAN, Golkar, PDIP dan PPP Serukan Hal Ini ke Rakyat & Kader
Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
Jelang Pengumuman Pilpres 2019! Petinggi PAN, Golkar, PDIP dan PPP Serukan Hal Ini ke Rakyat & Kader
Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada Rabu (22/05/2019) mendatang.
Jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 pada Rabu (22/5/2019), sejumlah tokoh nasional dan petinggi partai meminta masyarakat khususnya para kader untuk menjaga suasana damai.
Seperti diketahui gerakan yang disebut people power dalam menyikapi hasil pilpres pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Belakangan, Amien mengganti istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat.
Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.
Baca: Disoal Tak Perlu Ada Mahkamah Konstitusi(MK), Mahfud MD: Asal Rakyat Setuju Lewat MPR & DPR, Ya Jadi
Baca: Data 91,47% Situng KPU, Sisa 69.332 TPS! Hasil Pilpres Terbaru 2019 Senin 20 Mei Jokowi dan Prabowo
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.
Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.
"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).
"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia dikutip dari Kompas.com.
Bara menilai pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk menolak hasil pilpres berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang telah menyelenggarakan pemilu.
Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini, walaupun saya juga tidak yakin akan berkembang dan sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," kata Bara.
"Itu sangat berbahaya dan kami PAN mendorong agar tidak terjadi setback (kemunduran) demokrasi. Salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalah kepercayaan terhadap institusi-institusi publik," ucapnya.
Baca: Koalisi BPN Prabowo-Sandi Susut, Elit Demokrat Ferdinand Hutahean Tarik Dukungan, Ini Alasannya
Baca: Bawaslu: BPN Tak Bisa Tunjukkan Bukti Dugaan Pelanggaran Terjadi TSM, Ini Tanggapan KPU dan BPN
PDIP Tak Gerakkan Massa