Ini Pemaparan Tim Verifikasi Mengenai Kabupaten Kota Layak Anak, Ada 7 Variabel

Nanang abdulkhanan, menjelaskan bahwa evaluasi kabupaten kota layak anak adalah upaya untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah

Ini Pemaparan Tim Verifikasi Mengenai Kabupaten Kota Layak Anak, Ada 7 Variabel
TRIBUNPONTIANAK/Bella
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menyerahkan bingkisan kepada Tim Verifikasi Lapangan, Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak Pada Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nanang abdulkhanan. 

Ini Pemaparan Tim Verifikasi Mengenai Kabupaten Kota Layak Anak, Ada 7 Variabel

KUBU RAYA - Tim Verifikasi Lapangan, Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak Pada Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nanang abdulkhanan, menjelaskan bahwa evaluasi kabupaten kota layak anak adalah upaya untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk menghadirkan kewajiban dalam pemenuhan hak anak.

Hal itu kemudian didistribusikan kedalam 7 kelompok atau variabel, diantaranya terkait kelembagaan, kemudian bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus bagi anak-anak dalm situasi khusus.

Tak hanya itu, turut juga dilihat mengenai bagaimana kembangannya ditingkat kecamatan maupun desa, dalam wujud gerakan mayarakat.

“Ada 26 indikator yang kita lihat, namun fokusnya pada bagaimana komitmen dalam upaya realisasinya,” kata Nanang.

Baca: Live Streaming & Starting XI Persela Lamongan Vs Madura United, Andik Vermansyah Starter

Baca: Kubu Raya Kembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Baca: Kubu Raya Targetkan Raih Penghargaan Kota Layak Anak

Ada beberapa peringkat dalam kaitannya dengan Kabupaten KLA ini, yakni pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

Namun menurut Nanng, sejauh ini belum ada di Indonesia yang sudah berperingkat KLA.

“Jadi belum berputus asa untuk semuanya mengejar tingkat-tingkat sampai menuju KLA. Seperti di Kubu Raya dan Pontianak juga adalah bagaimana kita melihat komitmen dari kepala daerah untuk menyiapkan regulasi, termasuk didalamnya peraturan daerah, samapi tingkat desa. Juga terkait pembangunna fisiknya, jadi masuknya ke program,” kata Nanang.

Program tersebut nantinya harus terintegrasi dengan rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun rencana tahunan, sehingga membangun kota layak anak itu bukan membangun kegiatan baru, tapi melanjutkan dari sistem yang sudah ada dengan melihat kembali dimana posisi anak, sebagai penerima manfaat dan ikut berpartisipasi sebagai subjek didalam pembangunan itu.

“Nah itu yang dilihat, makanya untuk kategori yang paling tinggi, nanti diukur dampaknya, kita langsung kepada anak bertanya secara acak. Kemudian nuansa, kalau pada tingkat yang paling tinggi kita masuk ke Kubu Raya nuansanya sudah layak anak, kanan kiri ada trotoar yang anak-anak bisa terhindar dari bahaya, ada halte khusus, ada macam-macam yang terkait dengan hal itu,” ungkapnya.

Penulis: Bella
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved