Kubu Raya Kembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, saat ini pemerintah telah mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kubu Raya Kembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
TRIBUNPONTIANAK/Bella
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat menyerahkan bingkisan kepada Tim Verifikasi Lapangan, Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak Pada Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nanang abdulkhanan. 

Kubu Raya Kembangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, saat ini pemerintah telah mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Dialog Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Indikator KLA Tahun 2019 di Hotel Dangau Kubu Raya, Jumat (17/5).

Maka kali ini, Muda mengungkapkan bahwa Kubu Raya memasang target keberhasilan meraih penghargaan KLA tahun 2019 tersebut.

“Tujuannya mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi. Kebijakan KLA bertujuan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan,” tuturnya.

Baca: Sekadau Jadi Daerah Dengan Kasus Money Politik Tertinggi di Kalbar, Ini Penjelasan Faisal Riza

Baca: Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI, Hasil Pileg DPR RI di Aceh ! Demokrat Superior, Gerindra & PDIP?

Baca: SAH Hasil Pileg DPR RI Jawa Tengah Rekapitulasi KPU RI, PDIP Mendominasi! PKPI Suara Terendah

Muda menerangkan, kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui ‘World Fit for Children’, yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan, ada 26 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam satu kelembagaan dan lima klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Nah, hak-hak anak di dalam klaster tersebut akan dinilai, apakah pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha telah berperan dalam pemenuhan hak anak tersebut,” terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Sejak tahun 2010 pemerintah daerah sudah menginisiasi untuk menjadikan Kabupaten Kubu Raya Layak Anak dan kebijakan ini telah masuk ke dalam RPJMD dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.

Muda juga menuturkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berupaya memenuhi hak anak dengan berbagai macam program kegiatan.

Di antaranya pelayanan kepemilikan akta kelahiran gratis, pemberian makanan tambahan anak sekolah, pembentukan satu PAUD untuk satu desa, pengobatan gratis di puskesmas, pendidikan gratis termasuk pemberian seragam sekolah, pembentukan Forum Anak Daerah.

“Termasuk juga keikutsertaan Forum Anak dalam Musrenbang. Selain itu kita juga bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” pungkasnya.

Penulis: Bella
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved