Pilpres 2019

Mata Najwa Trans7 : TKN Jokowi-Maruf Amin Tantang BPN Prabowo-Sandiaga Buka-Bukaan Data Klaim Menang

Hasto Kristiyanto menilai deklarasi Prabowo sebagai upaya menjaga militansi dari anggotanya.

Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
Youtube
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam. 

Mata Najwa Trans7 : TKN Jokowi-Maruf Amin Tantang BPN Prabowo-Sandiaga Buka-Bukaan Data Klaim Menang

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak sepakat dengan istilah politik "genting" yang digunakan oleh Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. 

Menurut dia, istilah itu tidak pas jika disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pasca pemungutan suara 17 April 2019. 

"Restoran padang tetap laris, mie aceh tetap laris. Jadi gak ada tu situasi genting secara politik," ungkapnya dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam.

Namun, jika dibilang ada ketegangan dan segala macam setelah hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Hasto Kristiyanto mengamini.

Baca: Mata Najwa: Priyo Budi Santoso Klarifikasi Soal Deklarasi Prabowo & Isu Sandiaga Uno Kena Santet

Baca: Mata Najwa: Jokowi Jawab Soal Kondisi Indonesia & Sampaikan Pesan Ini Ke Masyarakat Usai Pemilu 2019

"Iya. Tapi kalau kita lihat ekspresi Pak Sandi (Sandiaga Uno_red) kan mencerminkan bahasa yang sebenarnya. Deklarasi boleh jadi 3 kali, 5 kali sekalipun. Tapi, Pak Sandi kan tidak mengekspresikan sebuah rasa keyakinan kegembiraan," terang dia.

Hasto Kristiyanto menilai deklarasi Prabowo sebagai upaya menjaga militansi dari anggotanya. Hal itu penting bagi seluruh partai politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. 

"Sehingga mereka jaga mililitansinya," kata dia.

Namun, pihaknya menyoroti klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang berubah-ubah prosentasenya mulai dari 62 persen lalu menjadi 54 persen. 

Tim Kampanye Nasional (TKN), kata dia, mengajak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk buka-bukaan data agar rakyat Indonesia mendapat informasi benar yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kami mengajak BPN untuk bersama-sama membuka data," tantangnya.

Hal itu bukan tanpa sebab, menurut dia partai sekelas PDIP saja untuk mengkalim data yang masuk mencapai 40-60 persen pada saat itu tidaklah mudah. 

Walaupun, PDIP memiliki jejaring komputer sebanyak 150 ribu secara nasional.

Baca: Di Mata Najwa Trans7, Jokowi Jawab Tudingan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 di Depan Najwa Shihab!

Baca: Ditanya Najwa Shihab Di Mata Najwa Trans7 Soal Delegitimasi KPU, Jokowi Sebut Ndak Enam Kali ?

PDIP mempunyai kamar hitung di setiap provinsi. Rata-rata perangkat komputer untuk tingkat provinsi sebanyak 75-100 komputer.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, ada sekitar 40-75 unit komputer.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved