Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar

Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar

PONTIANAK -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Basaria Panjaitan menyempatkan dirinya beserta tim mengunjungi Kantor Tribun Pontianak.

Kedatangan Basaria Panjaitan beserta rombongannya di Kantor Tribun Pontianak setelah mereka menghadiri supervisi dan penandatangan komitmen  Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah.

Rombongan Wakil Ketua KPK diterima Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso, Manager Liputan, Iin Solihan, Manajer Online, Marlen Sitinjak dan segenap karyawan lainnya.

Pada kesempatan itu, Basaria mengungkapkan bahwa Tribun adalah media yang diharapkan dapat saling bertukar informasi dan saling memberi masukan terkait penegakan hukum khsususnya masalah korupsi. 

Baca: Syarifah Aryana Harap Tak Ada Korban Yang Kembali Berjatuhan

Baca: Jelang Ramadan, Ini Pesan dan Persiapan Kapolres Kapuas Hulu

Ini merupakan kali duanya, Basaria Panjaitan berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak setelah 2017 lalu.

Pada kesempatan tersebut, banyak topik yang disampaikan mulai dari anggaran dana desa hingga penerapan e-planning dan e-budgeting yang diterapkan oleh para daerah.

Ia menegaskan bahwa KPK memonitor setiap anggaran desa yang ada, dicontohkannya seeperti di Jawa Timur ada kasus terkait dana desa. Ia mengingatkan kepala daerah jangan sampai melakukan pemotongan terhadap dana desa, karena tidak menutup kemungkinan ada di Kalbar.

Pesan terpenting disampaikan oleh Basaria Panjaitan bahwa KPK saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat dan kepala daerah sehingga jangan mencoba bermain-main menyalahi aturan yang ada.

Pada dasarnya, KPK disebutnya tidak ingin melakukan tindakan OTT, tapi itu adalah langkah terakhir untuk mencegah penyimpangam yang dilakukan oknum.

"Pesan saya pada kepala daerah, karena jabatan itu merupakan kebanggaan. Seluruh Indonesia bupati, wali kota dan gubernur adalah jabatan kebanggaan, bayangkan dari 200 juta lebih warga Idonesia," ujar Basaria Panjaitan, Kamis (25/4/2019).

Baca: Mencicipi Sushi di Atas Kapal

Ia menyampaikan lebih bagus bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) sama-sama mencegah dari pada penangkapan dan penindakan.

"Tapi kalau pencegahan masih tidak bisa juga, maka akan dilakukan penindakan. Kalau tidak bisa dicegah maka dilakukan upaya paksa kita tuntut dan kita berikan tindakan represif. Saya datang di Kalbar dibiayai uang negara maka harus ada perubahan," tegasnya.

Bahkan Basaria menjelaskan saat dirinya mengisi acara supervisi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, dimana hadir 14 kepala daerah se Kalbar.

Ia dapat mengetahui gerak gerik kepala daerah yang ada masalah dengan penegakan hukum oleh  KPK.