Angka Kemiskinan Kalbar 7,37 Persen dan Termiskin Diantara Lima Provinsi se-Kalimantan

Angka Kemiskinan Kalbar 7,37 Persen dan Termiskin Diantara Lima Provinsi se-Kalimantan

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapat koordinasi penanggalulangan kemiskinan yang ada di Kalbar. Rapat ini dihadiri wakil kepala daerah setiap kabupaten-kota maupun para kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) setiap daerah.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan memimpin langsung pertemuan yang digelar di Aula Hotel Kini Pontianak tersebut, Rabu (24/4/2019).

Dalam pemaparannya, Norsan menjelaskan Kalbar saat ini angka kemiskinannya berada di angka 7,37 persen dan berada dibawah nasional yang masih berada diangka 9,66 persen berdasarkan angka pada bulan September 2018.

"Kalbar memang berada dibawah nasional, artinya kita dibawah standar nasional. Tapi masih ada lima kabupaten yang angka kemiskinannya berada di atas angka nasional," ucap Norsan saat diwawancarai.

Baca: Satu Pengawas TPS di Sintang Meninggal Dunia, Diduga Faktor Kelelahan

Baca: Scala Santa di Roma: Tangga Suci dan Tetes-tetes Darah Yesus

Baca: BMKG Kalbar Ungkap Potensi Cuaca Ekstrem di Kalbar, Curah Hujan Bakal Tinggi 5 Hari ke Depan

Lima daerah yang angkanya diatas rata-rata nasional adalah, Melawi, Landak, Ketapang, Sintang dan Kayong Utara.

Ia menegaskan apabila mau menurunkan seperti rata-rata angka yang ada di Kalbar saat ini, maka lima kabupaten tersebut harus berjuang keras dan harus ada inovasi yang dilakukan.

Sedangkan dibanding dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan, maka Kalbar adalah daerah paling tinggu angka penduduk miskinnya. Ia menyebutkan Kaltara yang merupakan provinsi baru, tapi angka kemiskinannya dibawah Kalbar.

"Angka kemiskinan yang ada tidak akan bisa turun drastis kalau para pemimpinnya tidak melakukan inovasi. Bidang yang membidangi dalam menurunkan angka kemiskinan harus saling bersinergi," tegasnya.

Norsan menambahkan mengapa angka kemiskinan di Kalbar jauh lebih tinggi dan ada lima kabupaten bahkan berada diatas angka nasional, penyebabnya kurangnnya infrastruktur dan keterbatasan anggaran untuk membuat program yang mampu mengarangi angka kemiskinan.

Beberapa strategi utama yang yang akan diambil dalam mengurangi angka kemiskinan disebutnya, sistem perlindungan sosial komprehensif dalam bentuk bantuan sosial, kemudian peningkatan pelayan dasar dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar serta meningkatkan penghasilan dengan mengembangkan ekonomi yaitu membuka lapangan pekerjaan.

"Apapun strategi yang dirumuskan oleh hari ini, apabila tidak didukung dengan data yang akurat akan sia-sia. Oleh karena itu data yang disiapkan harus benar-benar akurat sehingga kebijakan yang akan diambil tepat sasaran," tambah Ria Norsan.

Norsan berharap diadakannya Rakor kali ini mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kalbar.

"Saat inikan kita paling tinggi dari pada Kalimantan lainnya. Maka inovasi yang salah satu kita lakukan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tena kerja terakomodir dan ekonomi akan tumbuh," ucapnya.

Pemerintah Provinsi ditegaskannya akan berupaya dengan membangun infrastruktur yang baik dalam meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan.

Saat ini diakuinya, masih banyak jalan provinsi yang rusak, akibat terkendala pendanaan yang minim.