Pemilu 2019

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Siap Awasi dan Pantau Proses Pemungutan Suara di RSJ

Suhendra mengatakan, JPPR siap melaksanakan pemantauan dan pengawasan di TPS Rumah Sakit Jiwa.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Siap Awasi dan Pantau Proses Pemungutan Suara di RSJ
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Manager Media dan Informasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Singkawang, Suhendra. 

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Siap Awasi dan Pantau Proses Pemungutan Suara di RSJ

SINGKAWANG - Manager Media dan Informasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kota Singkawang, Suhendra mengatakan, JPPR siap melaksanakan pemantauan dan pengawasan di TPS Rumah Sakit Jiwa.

"Ini tentu perdana (pemilih dengan gangguan jiwa-red) Sehingga menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pemantauan. Kami dari JPPR tentu akan mengutus orang untuk melakukan pemantauan di lokasi tersebut," ujarnya, saat di jumpai Tribun, Selasa (16/4/2019).

Baca: AWAS SERANGAN FAJAR, Yuks! Kenali 5 Surat Suara, Syarat dan Jadwal Pemilu 2019

Baca: Yuks! Kenali Lima Surat Suara Pemilu 2019, Syarat & Jadwal Pencoblosan! Bisa Gunakan e-KTP

Baca: KPU Kapuas Hulu Musnahkan Surat Suara, Jumlahnya Lebih dari 3 Ribuan Lembar

Ia katakan, pihaknya akan melakukan pemantauan bersama Bawaslu dan lain-lain. Pemantauan itu dilakukan untuk pasien yang dianggap layak untuk mencoblos atau tidak.

Ia juga mengatakan, pemilih yang seperti ini tentu memiliki perhatian khusus dan pelayanan yang khusus juga dari penyelenggara.

"Yang namanya pasien dengan gangguan kesehatan jiwa tentulah beda dengan normal secara murni, Namun ini saya yakin sudah merujuk peraturan perundang-undangan," katanya.

Sebelumnya, pemilih dengan gangguan jiwa ini dikatakan layak untuk menyalurkan hak pilihnya lantaran mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter.

Oleh karenanya, Hendra yakin pemilih dengan gangguan jiwa ini adalah orang yang sudah memenuhi kriteria dan layak untuk menyalurkan hak pilihnya.

Secara tegas, Hendra juga meminta agar agar Bawaslu bisa melakukan pengawasan khusus di lokasi pemilihan di RSJ ataupun di TPS khusus lainnya. Dan jangan sampai ada intervensi untuk memilih calon satu dan lainnya.

"Catatan dari kami, Bawaslu adalah lembaga negara yang berhak untuk melakukan pengawasan dan serius untuk melakukan eksekusi apabila ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dilapangan," tegas Hendra.

"Artinya biarkan saja mereka (pemilih dengan gangguan jiwa) memilih dengan hati nurani mereka masing-masing, dan saya yakin bahwa petugas juga menjunjung integritas mereka seperti jargon yang mereka katakan pemilu yang berintegritas dan berkualitas," tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved