Debat Capres ke-4, IPW: Kedua Capres Harus Jelaskan Tentang Kelompok Radikal Anti Ideologi Pancasila

Debat Capres ke-4, IPW: Kedua Capres Harus Jelaskan Tentang Kelompok Radikal Anti Ideologi Pancasila

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan debat ke-4 Capres 2019 sabtu malam ini, menjadi penting di tengah berkembang biaknya kelompok radikal anti ideologi Pancasila, eks teroris, dan para preman jalanan.

Sebab debat mengusung tema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional".

Ind Police Watch (IPW) menilai kedua capres harus menjelaskan, kenapa kelompok radikal yang anti ideologi Pancasila bisa terakomodir, bahkan mendapat angin dalam eforia Pilpres 2019. Sehingga kelompok radikal itu bebas mengibarkan semangat anti bhineka tunggal Ika.

"Dalam debat keempat ini, kedua capres harus menyadari bahwa dlm eforia pilpres 2019 sudah berkembang biak dan berkamuflase kelompok radikal anti Pancasila, eks teroris, dan preman jalanan, seolah olah mereka adalah kekuatan capres tertentu," ujar Neta berdasarkan Rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Sabtu (30/3/2019).

Baca: MotoGP Argentina, Rossi Terus Berupaya Mendapatkan Progres Untuk Race

Baca: Fakta Terbaru Pembunuhan Siti Zulaeha, Polisi Dalami Proyek Sertifikasi dan Jejak Percakapan

Baca: FOTO: Suasana Jelang The Gade Night Fun Run Diselenggarakan Pegadaian bekerjasama Tribun Pontianak

Neta mengatakan bahwa kelompok ini seolah berperan penting untuk memenangkan capres tsb. Padahal manuver kelompok ini merupakan potensi ancaman keamanan, apalagi kelompok ini makin nekat melakukan aksi door to door.

"Bagaimana pun Polri sebagai institusi penjaga keamanan hrs mencermatinya, mendeteksinya, mengantisipasinya dan harus melakukan pagar betis terhadap manuver kelompok ini dan kenudian melajukan sapu bersih," paparnya.

Lebih lanjut, Neta mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas polri sebagai aparatur negara untuk mengawal, mengamankan dan menjaga kelangsungan bhineka tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Ironisnya, saat jajaran kepolisian melakukan tugasnya ini mereka dituding seolah olah tidak netral dan ikut terlibat dlm kepentingan politik praktis," imbuhnya.

Dalam kasus ini, IPW berharap kedua capres melihat situasi ini dgn jernih dan jangan terprovokasi ulah kelompok-kelompok yang hendak mendegradasi bhineka tunggal Ika, dan mendegradasi hasil pilpres demi tujuan penghancuran ideologi Pancasila.

"Dalam UUD 45 ditegaskan keamanan adalah menjadi tugas kepolisian, sedangkan pertahanan adalah tugas TNI. Selama ini, baik di era SBY maupun di era Jokowi, penanganan keamanan yg dilakukan Polri sudah cukup baik," terangnya.

Menurutnya Indonesia relatif aman, meski di sana sini msh ada keluhan publik terhadap sikap perilaku anggota kepolisian dalam menjaga keamanan. Tapi secara umum keamanan Indonesia relatif stabil. 

"Dalam hal pemberantasan terorisme masyarakat dunia mengakui kinerja polri. Namun dlm pemberantasan narkoba, polri masih kedodoran karena msh banyak oknum polri maupun di luar polri yang bermain main dgn narkoba dan mendapat manfaat dari sana," jelas Neta

Neta menambahkan bahwa sistem kerja polri dalam menjaga keamanan Indonesia ini, ke depan perlu diperkuat lagi dengan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak profesional dan cenderung bertindak menyakiti rasa keadilan publik.

"Sehingga keberhasilan polri dlm menjaga keamanan tidak dirusak oleh ulah oknum2 yg mengkhianati sikap profesionalisme institusinya," ucap Neta.