Tanggapi Aksi Guru Honorer, Sutarmidji: Pemprov Tak Menahan Proses Pencairan Gaji Honor Daerah

Tak ada yang ditunda-tunda. Kalau udah guru model demo, model mogok ah saye tak suke tuh

Tanggapi Aksi Guru Honorer, Sutarmidji: Pemprov Tak Menahan Proses Pencairan Gaji Honor Daerah
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan ucapan selamat kepada tiga pejabat yang baru dilantik usai acara pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (11/3/2019). Sutarmidji melantik tiga kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar,  HM Aminuddin, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dijabat oleh Ahi MT dan Moses Tabah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar. 

Tanggapi Aksi Guru Honorer, Sutarmidji: Pemprov Tak Menahan Proses Pencairan Gaji Honor Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji angkat bicara terkait aksi tiga guru honor yang mendatangi disdik Kalbar lantaran gaji yang belum dicairkan.

Sutarmidji menilai, tertundanya pembayaran gaji guru honor di kayong tersebut lantaran belum lengkapnya administrasi sehingga proses pencairanya masih tertunda.

"Masalah pencarian anggaran itu pasti karena ada administrasi yang belum. Kalau administrasinya genah tak mungkin kita tahan-tahan. Ngapain nahan, harus cepat dicairkan," ujar Jumat (15/3/2019).

Baca: Bella Aryanti Jadikan Kejuaraan Panahan se Kalbar Sebagai Persiapan Pra PON

Baca: Verawardina Paparkan Hasil Penelitiannya di Konaspi IX 2019 dan International Conference

Namun demikian, jika dari 200 guru honor di suatu daerah terdapat satu berkas administrasi guru honor yang belum lengkap tetap tidak bisa dicairkan anggaran tersebut.

"Harus lengkap semue, nah itu masalahnya. Bagi yang sudah lengkap diproses. Kalau memang dari sini sumbernya (Disdik Kalbar) pasti semuanya bermasalah," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya ada beberapa guru honda (Honor Daerah) yang belum mencantumkan nomor rekeningnya. Ia memastikan untuk Kabupaten Ketapang, Kayong dan Landak juga sudah siap untuk proses pencairan.

"Kalau udah lengkap udahlah ngape sampai datang sinek (Pontianak red) leteh yak. Kecuali memang udah lengkap udah lebih dari sebulan belum diproses nah macam itu boleh sampaikan jak ke saye, cukup WA dan SMS saye," ujarnya.

Ia juga menegaskan kaitanya dengan masalah kepegawaian dan persoalan lainya akan saya prioritaskan untuk segera diselesaikan dengan cepat.

"Tak ada yang ditunda-tunda. Kalau udah guru model demo, model mogok ah saye tak suke tuh. Saye tak suke care-care macam itu," ujarnya.

Menurutnya menjadi aparatur penyelenggara negara jangan bertindak seperti itu. Sebab semua aturan pasti ada solusinya.

"Semua aturan harus tertib dan ada aturanya," ujarnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved