Pilpres 2019

MK Perbolehkan Capres Petahana Kampanye Tak Cuti, Pengamat : Mestinya Jokowi Tiru SBY

Saya pikir, Jokowi tidak perlu sering-sering kampanye, toh sudah ada TKN dan TKD, nanti dieksekusi pada saat cuti.

MK Perbolehkan Capres Petahana Kampanye Tak Cuti, Pengamat : Mestinya Jokowi Tiru SBY
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Erdi, M,Si 

MK Perbolehkan Capres Petahana Kampanye Tak Cuti, Pengamat : Mestinya Jokowi Tiru SBY

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Saya ingin mengatakan bahwa keinginan cuti itu merupakan asa publik yang semestinya didengar oleh Presiden, inikan yang menginginkan harus kita pisahkan, bukan pendukung 01, bukan pendukung 02 tetapi adalah keinginan masyarakat akan Presiden tidak terkontaminasi ketika melakukan kampanye," terang Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Erdi, M,Si, Kamis (14/3/2019).

"Kalau saya jadi Presiden, saya akan tunjukkan cuti yang dimaksud dalam UU bukan sampai tiga bulan, dua bulan, cukup sehari dua hari, oleh karena itu kita rujukannya kepada Pak SBY dulu, Pak SBY dulu cuti dua hari, satu hari, ketika kampanye, betul-betul kampanye dan penyelenggaraan negara diserahkan ke Wakil, karena Wakil juga sadar diri ketika mendapat mandat atau Plt sebagai Presiden dia tidak akan mengambil kebijakan-kebijakan yang menentukan strategis haluan negara," tambah Erdi.

Baca: VIDEO: Pelatihan Dasar CPNS Pemkot Pontianak

Baca: Ini Sosok Rektor Untan Periode 2007-2011 Prof Chairil Effendy yang Jadi Panelis Debat Cawapres

Dijelaskannya, cuti untuk kampanye dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara kecuali pengamanan, artinya walaupun beliau cuti untuk sehari dua hari, tetapi pengamanan protokoler harus tetap standar Kepresidenan, sehingga menunjukan patuh pada UU Pemilu.

"Saya pikir, Jokowi tidak perlu sering-sering kampanye, toh sudah ada  TKN dan TKD, nanti dieksekusi pada saat cuti. Jadi bagaimana TKN dan TKD merancang sedemikian rupa bukan Jokowi seperti kampanyenya terlalu over," jelasnya lagi.

Publik mengingatkan, sepadat-padatnya agenda Presiden pasti ada satu dua hari, misalnya sabtu minggu, ambillah waktu-waktu itu untuk menyerahkan mandat pada Wapres supaya asa publik terpenuhi.

Kemudian, menurut dia Presiden harus membedakan antara program kampanye dengan program pemerintah, contoh, kalau program pemerintah, Jokowi berdasarkan Perpres 88 tahun 2017 membagi sertifikat pada kawasan yang dianggap lindung kemudian dirubah statusnya diberikan hak milik, menjadi program nasional boleh dilakukan beliau. Tetapi ketika sebagai Presiden berbicara tentang kartu pintar, kartu pra kerja, ini semuakan program Calon Presiden, ketika dilakukan saat beliau sebagai Presiden, itu yang tidak boleh.

" Oleh karena itu, TKN dan TKD lah yang bisa memberikan sounding kepada Presiden untuk bisa membedakan mana yang program pemerintah dilakukan sebagai Presiden dan mana program yang dilakukan ketika cuti sebagai Capres sehingga asa publik bisa terpenuhi," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved