TVONE ILC LIVE 12 Maret, Ini Daftar Narasumber ILC TVOne! Ada Saudara Kandung Prabowo, Rocky Gerung?

TVONE ILC LIVE 12 Maret, Ini Daftar Narasumber ILC TVOne Ada Saudara Kandung Prabowo, Rocky Gerung?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, episode Selasa (12/3/2019) dengan topik "Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019"sedang berlangsung, mulai pukul 20.00 WIB.

Adapun para narasumber yang hadir pada diskusi kali ini antara lain, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Lukman Edy dan Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN), Aria Bima.

Akademisi Karim Suryadi, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Zudan Arif Fakrulloh, Komisioner KPU Firzan Aziz, Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, dan mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah.

Baca: Kubu Capres 02 Ungkap Fakta 17,5 Juta DPT Tak Masuk Akal, Hashim: Ada yang Lahir Zaman Tuhan Yesus

Kemudian ada Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera dan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo. 

Khusus Hashim Djojohadikusumo, ini merupakan yang pertama baginya diskusi di ILC. 

Sayang, untuk kesekian kalinya Rocky Gerung kembali absen.

Saksikan diskusi  Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne melalui link live streaming berikut ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Baca: ILC TVOne Selasa Malam Ini Bahas Topik Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019, Saksikan Live TVOne

Baca: Presiden ILC TVOne Kembali Disebut Andi Arief, Tegaskan Urusan dengan Karni Ilyas Belum Selesai

Seperti diberitakan Tribunnews.com, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT atau Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI, Senin (11/3/2019).

Pelaporan ini dipimpin oleh Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Sandi, Hashim S Djojohadikusumo.

Hashim yang juga diketahui sebagai adik dari Prabowo ini memberikan data yang diperiksanya dari DPT yang diumumkan KPU RI pada 15 Desember 2018.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” kata Hashim.