Anggota DPD RI Kunjungan Kerja Pengawasan Dana Kelurahan di Kabupaten Sintang
Mulai tahun ini dana kelurahan harus dianggarkan untuk pendanaan kegiatan kelurahan dengan angka 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Anggota DPD RI Kunjungan Kerja Pengawasan Dana Kelurahan di Kabupaten Sintang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Sekretaris Daerah Yosepha Hasnah menerima kunjungan kerja Anggota DPD-RI, H Abdul Rahmi bertempat di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Sintang, Senin (4/3/2019) kemarin.
Anggota DPD-RI, H Abdul Rahmi mengatakan bahwa kedatangannya ke Kabupaten Sintang ini untuk melaksanakan tugas daripada DPD-RI terkait pengawasan dana kelurahan.
"Karena secara kebetulan saya berada di komite empat, yaitu salah satunya membidangi dana APBN dan memberikan penjelasan cara pelaksanaan keuangan negara dan keuangan daerah," kata H Abdul Rahmi.
Baca: Hasil LIDA 2019 Grup 2 Top 36, Langkah Rezha Bangka Belitung Terhenti, Nirwana Bengkulu Pukau Juri!
Baca: TERPOPULER - Postingan Sutarmidji, Mahfud MD Soal Larangan Sebut Kafir, Hingga Foto Andi Arief
Baca: BREAKING NEWS - Geger Temuan Orok Bayi di Ayani Mega Mall Pontianak
Lanjutnya bahwa sejak dana desa dikeluarkan untuk pembiayaan setiap desa di Indonesia, maka kelurahan pun akan mendapatkan dana khusus untuk kelurahan.
"Pada tahun anggaran 2019, dana desa seluruh Indonesia itu sebesar 70 Triliun rupiah. Kemudian dengan hal tersebut maka ada pula dana kelurahan, dimana setiap kelurahan mendapat bantuan berbentuk dana kelurahan dari APBN," jelasnya.
Menurutnya bahwa dana kelurahan sudah harus dianggarkan untuk kegiatan di tingkat kelurahan.
“Mulai tahun ini dana kelurahan harus dianggarkan untuk pendanaan kegiatan kelurahan dengan angka 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK, ini waktu saya rapatkan, hitung-hitungannya lumayan cukup besar," pungkasnya.
