Pengamat Hukum: Pemerintah Berhak Bekukan Seluruh Kegiatan HTI
Mahkamah Agung, meskipun pihak berperkara dapat mengajukan upaya hukum PK, namun, putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi.
lihat foto
Pengamat Hukum: Pemerintah Berhak Bekukan Seluruh Kegiatan HTI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan putusan menolak kasasi yang diajukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Penolakan kasasi itu membuat status HTI yang dibubarkan sebagai organisasi oleh pemerintah Indonesia sudah berkekuatan hukum tetap.
Setelah diterbitkannya putusan tersebut, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, merencanakan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
PK akan diajukan apabila terdapat alat bukti baru atau novum.
Baca: Video Mesum Pelajar Tersebar di Media Sosial, Polisi Tangkap Jukir, Ini Perannya
Pengamat hukum, Suhadi, mengatakan adanya putusan kasasi itu menandakan upaya hukum sudah selesai dan berkekuatan hukum.
"PK itu bukan menunda eksekusi, kalau memang itu dilakukan," kata dia, Minggu (17/2/2019).
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, meskipun pihak berperkara dapat mengajukan upaya hukum PK, namun, putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi.
Artinya, kata dia, HTI secara sah dinyatakan sudah bubar sebagai sebuah organisasi.
Atas dasar itu, dia menegaskan, pemerintah sudah mempunyai payung hukum sebagai landasan bertindak.
Menurut dia, pemerintah berhak membekukan segala kegiatan-kegiatan HTI.
Baca: Ini Alasan Warga Baduy Tolak Dana Desa Rp 2,5 Miliar dari Khawatir Dunia Luar hingga Merusak Adat
"Atas dasar itu diimbau kepada siapapun, patuhi hukum karena hukum panglima tertinggi. Dan semangatnya jelas, harus bicara mengenai negara ke depan. Negara harus dibangun bersama yang berdasarkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila," tambahnya.
Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini telah sah dibubarkan.
Hal itu diketahui setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan HTI.
"Tolak kasasi," tulis amar putusan hakim seperti dilansir dari website resmi MA, Jumat (15/2/2019).
