Imam Riyadi: Zona Integritas Merupakan Miniatur Dari Implementasi Reformasi Birokrasi

Citizen Reporter

Humas Polres Sanggau, Denny

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU -Polres Sanggau menggelar acara penandatanganan Fakta Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh jajaran Polres Sanggau yang dilaskanakan di Lapangan Mapolres Sanggau, Jumat (25/1/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Pasi Intel Kodim 1204 dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sanggau lainya. Kemudian, hadir juga Kepala OPD Sanggau, instansi vertikal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Para Kabag, Kasat dan Para Kasi, serta Kapolsek Jajaran dan Anggota Staf Polres Sanggau.

Dalam amanatnya, Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi mengajak untuk mellihat beberapa agenda besar yang telah terlaksana di Kabupaten Sanggau dan sukses kita amankan bersama antara lain perayaan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 yang diisi juga dengan kegiatan Patroli Bepadah, Pelayanan SIM dan SKCK Keliling.

Baca: Ribuan Sarang Walet di Ketapang, Mahyudin: Hanya 300 yang Memiliki Izin dan Membayar Pajak

Baca: Hasil Indonesia Masters 2019 - Marcus/Kevin Melaju ke Semifinal Usai Menangkan Laga Perang Saudara

“Keberhasilan dalam pengamanan dan penyelenggaraan agenda tersebut merupakan hasil dari kerja bersama, kerja yang saling sinergi antar instansi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sanggau. dan sebagai bukti nyata terhadap tingginya toleransi di Kabupaten Sanggau, ” katanya melalui rilisnya.

Pada semester satu tahun ini, tersisa dua agenda besar yang kembali akan kita sukseskan yaitu perayaan Imlek 2570 dan perayaan Cap Go Meh 2019, serta Pemilu 2019 khususnya tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

“Dengan modal yang telah kita miliki berupa sinergitas dan toleransi Kabupaten Sanggau. Kami yakin pelaksanaan agenda besar tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar,”tuturnya.

Seiring berubahnya zaman, tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, pelayanan publik pun semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat, praktik suap dan pungli menjadi musuh bersama, publik juga mengharapkan unsur pelayanan pemerintah yang berbelit makin dipangkas. Karena yang dibutuhkan kedepan adalah kecepatan, cepat melayani, cepat beradaptasi, cepat mengadopsi hal baru, dan cepat mengejar ketinggalan.

“Zona integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi, dalam pembangunannya terdapat enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil yang harus dicapai semaksimal mungkin. Dengan terbangunnya zona integritas, maka target-target dalam Roadmap reformasi birokrasi secara otomatis dapat tercapai,” tegasnya.

Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019. Dalam tahapan ini, pemerintah menargetkan terwujudnya Birokrasi Berkinerja Tinggi melalui tiga sasaran, yakni, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Baca: BREAKING NEWS - Tiga Warga Pontianak Timur Tersengat Listrik, Satu Korban Dikabarkan Meninggal

“Seluruh aparatur negara, baik bhayangkara Polri, prajurit TNI maupun ASN pada kementerian/ lembaga, pemerintah pusat hingga daerah, sejatinya dan hakikatnya adalah alat negara, perpanjangan negara untuk hadir melayani di tengah masyarakat, dan menjalankan program negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ” tuturnya.

Maka, framework kita harus utuh, bahwa pengabdian terbaik kepada masyarakat harus dilandasi oleh perubahan paradigma birokrasi yang semakin modern dan profesional, bukan terkungkung pada sesuatu yang kaku, patologis, tradisional apalagi tidak merespon perkembangan zaman.

Perubahan-perubahan itu harus menyeluruh dari kepala sampai telapak kaki, dari pejabat pimpinan tinggi sampai level pelaksana. Bukan berubah karena mengikuti keadaan semata, tapi berubah karena kesadaran. Berubah sebagai manifestasi komitmen untuk melayani, dari seluruh jajaran organisasi sampai kepada unit-unit terkecil.

“Pada skala global saat ini, Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era Industri 4.0 (four poin zero) yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. Untuk itu, kita sebagai aparatur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Sanggau wajib mendukung upaya-upaya yang telah diprogramkan oleh pemerintah agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya, ” katanya.