Targetkan 60 Desa Mandiri Tahun 2019, Ini Pesan Midji Kepada Bupati Jarot!
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menargetkan tahun ini mampu melahirkan 60 desa mandiri,
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Targetkan 60 Desa Mandiri Tahun 2019, Ini Pesan Midji Kepada Bupati Jarot!
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menargetkan tahun ini mampu melahirkan 60 desa mandiri, dan dalam selama pemerintahannya akan mampu melahirkan 400 desa mandiri di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
"Target Bappeda dalam menyusun RPJMD itu lima tahun 60 desa mandiri. Kalau saya, tahun ini saja menargetkan 60. Coba saja lihat nanti, tahun ini Kalbar saya canangkan harus ada 60 desa mandiri," ujarnya saat pertemuan dengan Bupati Sintang Jarot Winarno di Kantor Bupati Sintang, Selasa (22/1/2019) kemarin.
Baca: Suriansyah: Sesuai Aturan, Guru Dilarang Jual Buku ke Siswa-Siswi
Baca: Ini 10 Desa dan Satker Dapat Penghargaan Terbaik Pengelolaan Laporan Keuangan
Baca: Pemprov Kalbar Komitmen Terapkan Green Policy Guna Tingkatkan Kualitas Lingkungan
Lanjutnya bahwa dirinya sudah bertemu dengan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono dan Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi dan menargetkan dalam lima tahun ke depan akan melahirkan 400 desa mandiri.
"Jadi kalau setahun bisa 60, lima tahun kita targetkan 400 desa mandiri, dan Sintang harusnya setahun bisa 10 desa mandiri, tidak susah desa mandiri, insyaallah tidak susah," sambung Midji.
Lebih lanjut Midji menyampaikan bahwa saat ini Kalbar memiliki 2036 desa, namun mirisnya saat ini baru ada satu desa mandiri yaitu Desa Sutra di Kabupaten Kayong Utara. Kemudian sisanya ada 53 desa maju, kemudian ada 360 desa berkembang, dan sisanya 1.600 desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Lebih lanjut, menuju desa mandiri ada 50 indikator yang harus dipenuhi. Namun Midji menyampaikan bahwa dirinya sudah membuat peraturan Gubernur Kalimantan Barat dalam menyikapi 50 indikator tersebut.
"Jadi 10 indikator kita bebankan ke ADD, yang ringan-ringan saja, supaya tidak membebani dana desa. Kemudian dana aspirasi dan lain-lain kita untuk menyelesaikan 20 indikator di kabupaten, sisanya 20 indikator yang berat-berat seperti air bersih, puskesmas dan lain-lain itu urusan provinsi," katanya.
Midji berpikir jika hari ini saja di Kalimantan Barat ada desa yang mempunyai tambang dan kebun masih masuk kategori desa sangat tertinggal.
"Coba kita bayangkan kalau tambangnya habis, kebunnya sudah tua, tetapi masyarakat belum menikmati hasil pembangunan. Maka anak cucu kita yang tinggal di situ bisa jadi apa. Jadi kita harus mulai dari sekarang," pungkasnya.
Yuk Follow Instagram Tribun Pontianak
