Bupati Sukamara Audiensi Bahas Jembatan Perbatasan Kalteng-Kalbar

Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Barat, H Windu Subagio melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji

Bupati Sukamara Audiensi Bahas Jembatan Perbatasan Kalteng-Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Barat, H Windu Subagio (tengah) melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Senin (14/1/2019) siang. 

Bupati Sukamara Audiensi Bahas Jembatan Perbatasan Kalteng-Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAKBupati Sukamara Provinsi Kalimantan Barat, H Windu Subagio melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Senin (14/1/2019) siang.

Pertemuan yang turut disaksikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar Syarif Kamaruzzaman ini membahas terkait permasalahan belum operasionalnya jembatan yang berada di Sungai Jelai.

Bupati Sukamara, H Windu Subagio menerangkan jembatan itu membentang di atas Sungai Jelai. Awalnya, jembatan itu diproyeksikan sebagai penghubung transportasi antara perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Baca: Apa Kecamatan Paling Luas di Kubu Raya? Berikut Profilnya

Baca: Wali Kota Edi Kamtono Terkejut di Kota Pontianak Ada Mahasiswi di Pusaran Prostitusi Online

Baca: 14 Desa Rawan Karhutla Dapat Bantuan Kendaraan Roda 2 dan Pompa Punggung Manual

“Tepatnya di Desa Sukamara Kabupaten Sukamara dan Desa Sukaramai Kabupaten Ketapang,” ungkapnya saat diwawancarai usai pertemuan.

Sejak dibangun mulai tahun 2005 lalu, jembatan itu belum fungsional hingga kini. Windu menimpali jembatan itu sudah selesai dan membentang ke wilayah Kalbar.

“Artinya sudah menginjak tanah Kalbar. Pembiayaan kami untuk membangun jembatan itu mencapai Rp 55 Miliar, tapi tidak fungsional,” terangnya.

Jika diperkirakan sebenarnya pembangunan sudah sekitar 90 persen lebih, hanya saja jalan timbun menuju pemukiman penduduk di Kabupaten Ketapang perlu ditimbun agar bisa dilewati.  

“Perlu ditimbun sekitar 3-4 kilo, itu jalan yang di Kalbar. Kalau tempat kami sudah,” jelasnya.

Windu bercerita bahwa pembangunan jembatan itu dulunya dimulai sejak ada Momerandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman
12
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved