Genjot Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Midji Jadwalkan Audiensi Segera Dengan Presiden Jokowi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji merencanakan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ke DKI Jakarta sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019.

Audiensi bertujuan guna mendorong dan meyakinkan Presiden bahwa pemekaran calon Provinsi Kapuas Raya merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat guna percepatan dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Timur Kalimantan Barat.

Baca: IAIN Raih Akreditasi B, Alumni Apresiasi Kinerja Civitas Akademika

Baca: Ekspose Kasus Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Memiliki Izin Usaha

Baca: Oknum Pol PP Diduga Pakai Narkoba, Bupati Citra Angkat Bicara

“Nanti, sebelum Pilpres saya mau menghadap bersama lima Bupati dan lima Ketua DPRD Kabupaten yang masuk dalam Provinsi Kapuas Raya. Saya mau minta waktu audiensi dengan Presiden Joko Widodo,” ungkapnya, Rabu (9/1/2019).

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu yakin calon Provinsi Kapuas Raya dapat terwujud. Hal ini bukan tanpa dasar, sebab beracuan pada suksesnya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dari Provinsi Kalimantan Timur.

“Kenapa Kaltim bisa terbentuk Provinsi Kaltara ? Dari sisi penduduknya banyak kita kok. Luasnya juga kurang lebih. Keparahan infrastruktur juga parah kita. Sekarang untuk percepatan pelayanan dan percepatan pembangunan infrastruktur ya, Kalbar harus dimekarkan. Jangan hanya dua, tapi tiga,” terangnya.

Midji sapaannya menimpali bahwa perkara terwujudnya calon Provinsi Kapuas Raya tergantung pada komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) induk dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang masuk ke dalam calon provinsi pemekaran.

Baca: Cocok untuk Uji Nyali, 7 Jembatan Ini Paling Menakutkan di Asia

Baca: Rektor IAIN Apresiasi Program Bupati Sambas

Baca: LIVE STREAMING Qatar Vs Lebanon, Fox Sports Asia (LIVE) AFC Asian Cup Mulai Jam 23.00 WIB

“Ada memang karakter politisi  yang punya mindset tidak akan pernah mau wilayah kekuasaannya berkurang sejengkalpun. Tapi kalau saya ndak. Saya yang penting bagaimana masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan pelayanan yang baik dan cepat. Jadi, koordinasinya harus cepat,” imbuhnya.

Jika Provinsi Kapuas Raya terwujud dengan pusat ibu kotanya di Kota Sintang, terang dia, maka rentang kendali wilayah pelayanan publik dan pemerintah akan menjadi dekat bagi masyarakat empat kabupaten lainnya yakni Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu dan Melawi.

“Bisa dekat itu kan. Tidak perlu lagi ke sini (Pontianak_red). Dan mereka akan fokus pada pembangunan daerah. Kalau kita Pikirkan kadang kasihan mereka. Jadi, biar lebih fokus ngurus rakyatnya,” katanya.

Midji menegaskan selaku Gubernur Kalbar, ia akan siapkan apapun yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Pusat untuk kesuksesan lahirnya Provinsi Kapuas Raya. Tahun ini, pihaknya akan buat perencanaan dan masterplan gedung komplek perkantoran Kantor Gubernur dan DPRD bakal calon Provinsi Kapuas Raya.

“Kita ketemu Presiden. Kalau ada lampu hijau dari Beliau, tahun depan saya sudah mulai bangun gedung itu untuk provinsi persiapan,” jelasnya.

Ia menimpali dukungan penuh sudah diberikan oleh DPRD Kalbar dan DPR RI untuk mendorong realisasi Provinsi Kapuas Raya. Midji memastikan tidak permasalahkan jika nantinya untuk provinsi persiapan harus dibiayai oleh provinsi induk.  

“Tidak apa-apa kita biayai. Nanti, pegawainya ya pegawai sini kita kirim ke sana. Gajinya ? Sudah ada. Gaji pegawai itu, dimanapun dia ditempatkan selama masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka gajinya termasuk tunjangan itu ngikut. Apa susahnya? Kecuali dia pindah ke bulan atau planet mars sana, itu payah nyampaikan gajinya,” paparnya.

Disinggung terkait anggaran operasional calon Provinsi Kapuas Raya, Midji menambahkan pagunya bisa dengan mudah dipenuhi melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).