Midji Minta Bulog Kalbar Cegah Inflasi Beras, Terapkan Satu Harga
Gubernur minta Kepala Bulog Divre Kalbar cepat tanggap dalam mengawasi dan mengontrol para distributor atau agen beras.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Prabowo
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog Divre) Kalimantan Barat pastikan kelola tata niaga beras dengan baik di Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, ia tidak ingin beras jadi penyumbang inflasi.
“Tahun 2018 lalu, Pemprov Kalbar menutup tahun dengan inflasi yang lumayan walaupun tidak melebihi target. Hanya 3,85 persen saja. Jangan sampai beras sumbang inflasi,” ungkapnya saat launching Ketersedian Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Tahun 2019 di halaman Kantor Bulog Divisi Regional Kalbar, Kamis (03/01/2019).
Tahun 2018, kata dia, sektor beras tidak jadi penyumbang inflasi. Posisi itu harus terus dipertahankan dan diupayakan. Ia juga bersyukur inflasi sektor pangan paling stabil. Tentunya, kondisi ini berimbas kepada daya beli masyarakat yang lebih baik.
“Alhamdulillah, sektor beras bulan ini juga tidak menjadi penyumbang inflasi,” terangnya.
Baca: Jalan Kota Pontianak Sudah Mantap, Tunjang Perekonomian Masyarakat
Baca: Dewan Minta Pemkot Transparan Soal Kondisi Jalan Kota
Bulog Divre Kalbar harus jamin ketersediaan beras medium di daerah-daerah di Provinsi Kalbar. Setidaknya, beras medium harus memiliki prosentase broken (kerusakan) beras sekitar 15 persen. Ia tidak mau prosentase broken beras medium mencapai 20 persen.
“Kalau beras yang broken itu kalau di negara lain bukan untuk konsumsi manusia. Tapi itu untuk konsumsi ternak," katanya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu minta Kepala Bulog Divre Kalbar cepat tanggap dalam mengawasi dan mengontrol para distributor atau agen beras.
“Terutama mitra Bulog dalam tata niaga beras,” pintanya.
Bulog Divre Kalbar, terang dia, harus jadi pusat informasi dengan ketersediaan beras di Kalbar. Bulog harus tahu berapa jumlah beras yang dimasukkan oleh pihak swasta ke Kalbar.
“Saya harap Bulog Divre Kalbar terapkan sistem beras Bulog satu harga dalam tata niaga beras. Bahan Bakar Minyak (BBM) saja bisa terapkannya,” imbaunya.
Terkait beras yang dilaunching, nantinya untuk operasi pasar. Operasi pasar, terang dia, harus satu harga di seluruh gudang Bulog mulai dari Kota Pontianak, Singkawang, Ketapang, Sintang, Sanggau dan Putussibau. Hal ini berfungsi untuk jaga stabilisasi harga.
“Penjualan beras yang dilaunching nanti harus di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Kalbar agar harga stabil. Kita lepas 4 truk. Masing-masing truk memuat kapasitas beras sebanyak tujuh ton,” paparnya.
Empat truk itu akan disalurkan masing-masing ke empat pasar yang ada di Kota Pontianak di antaranya Pasar Mawar, Pasar Flamboyan, Pasar Dahlia dan Pasar Kemuning.
Di tingkat daerah, Pemprov Kalbar bersama tim bekerjasama dengan Kodim dan Polres juga melakukan hal sama.
“Ini operasi pasar ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga mulai hari ini sampai 31 Maret 2019. Kalau total sampai akhir dan diperintahkan, berapapun permintaan pasar akan dilayani. Stok kita sekitar 12 ribu ton,” ujarnya.
