BPK Kalbar Serahkan 7 Hasil Pemeriksaan Selama Semester II Tahun 2018, Berikut Temuannya

Acara ini mengundang segenap pemerintah daerah di Kalbar, baik Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan Inspektur.

BPK Kalbar Serahkan 7 Hasil Pemeriksaan Selama Semester II Tahun 2018, Berikut Temuannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MASKARTINI
Workshop Media di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK serta Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2018 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (18/12/2018).

Baca: Hukum Gadaikan SK PNS Menurut Ustadz Abdul Somad, UAS Ungkap Ada Solusi Lain

Baca: HUT Pemkab Sekadau ke 15, Rapinus Harap Tumbuhkan Will Power

Acara ini mengundang segenap pemerintah daerah di Kalbar, baik Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan Inspektur.

Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono. Laporan yang diserahkan merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Kalbar selama Semester II tahun 2018 terhadap delapan entitas pemeriksaan di Kalbar.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono mengatakan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan sebanyak tujuh laporan hasil pemeriksaan kinerja dan dua laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Satu laporan PDTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kayong Utara telah diserahkan tanggal 31 Oktober 2018.

Sedangkan atas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Daerah, hasilnya diserahkan terhadap 15 entitas.
Pemeriksaan kinerja kata Joko bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk periode ini, pemeriksaan kinerja mencakup atas bidang pelayanaan perizinan, yaitu pengelolaan layanan perizinan IMB dan SIUP pada Pemerintah Kota Pontianak, bidang pengelolaan Dana Desa, yaitu pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu.

Sedangkan untuk bidang kesehatan, yaitu pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta dokter dan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Mempawah.

Sementara untuk bidang pendidikan, yaitu pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Sambas.

"Hasil dari pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan atas bidang-bidang tersebut belum dilaksanakan secara efektif.

Permasalahan dalam pengelolaan bidang perizinan mencakup antara lain tata kelembagaan yang belum memadai, regulasi dan kebijakan yang masih belum memadai, belum memadainya perencanaan sumber daya manusia," ungkapnya.

Atas Dana Desa (DD), permasalahan mencakup antara lain lemahnya regulasi, penganggaran, dan perencanaan pembinaan yang belum dilaksanakan secara matang.

Permasalahan dalam pengelolaan dana JKN adalah lemahnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia, alat kesehatan yang tidak dijaga kualitasnya secara memadai, serta kurangnya dukungan SOP untuk melaksanakan perencanaan yang memadai.

Joko mengatakan dalam pelaksanaan dana pendidikan, masih ditemukan kurangnya pengelolaan data penerima, dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana BOS dan PIP.

"Dari permasalahan yang ada, BPK merekomendasikan pembenahan dalam pembuatan regulasi dan pedoman, tata organisasi, optimalisasi anggaran, perencanaan sumber daya manusia yang memadai, serta monitoring dan pengevaluasian yang lebih baik," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved