Kurangi Masalah TKI Ilegal, DPRD Usulkan Program Pembuatan Kantor Pelayanan TKI Satu Atap

Markus Amid mengatakan ini merupakan masalah klasik yang tidak pernah selesai, setiap tahunnya pasti ada TKI yang di deportasi.

Kurangi Masalah TKI Ilegal, DPRD Usulkan Program Pembuatan Kantor Pelayanan TKI Satu Atap
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (23/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid mengatakan ini merupakan masalah klasik yang tidak pernah selesai, setiap tahunnya pasti ada TKI yang di deportasi.

DPRD sendiri sudah berkoordinasi sampai ke tingkat kementerian, tentunya komisi V yang membidangi masalah ini.

"Sudah berbabagai usulan yang kami sampaikan, guna mengurangi masalah TKI ilegal, Sehingga tidak terjadi pemulangan ataupun deportasi seperti ini. Salah satu terobosan yang kami usulkan, agar Pemerintah segera membuat kantor pelayanan TKI satu atap," ujarnya saat dihubungi Tribun, Sabtu (8/12/2018).

Markus menjelaskan hal ini ditanggapi baik oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lalbar, dimana program ini sudah masuk tahap pengerjaan.

Baca: Permasalahan TKI Makin Marak, Bong Ci Nen: Harapkan TKI Lewati Jalur Resmi

"Kantor ini rencananya akan didirikan di entikong, namun ada satu permasalahan yang dihadapi, sehingga program ini belum terealisasi. Masalah perijinan di pihak kepolisian, dimana belum dapatnya persetujuan dari pihak Kepolisian Daerah Kalbar," terangnya.

Sampai sejauh ini, Markus mengakui Pihaknya belum mendapatkan informasi terkait perkembangan program ini.

"Melalui masalah ini, kami akan panggil kembali dinas ketenagakerjaan, untuk segera menginformasikan sejauh mana realisasi program tersebut. Apakah sudah ada kesepakatan, antara dinas ketenagakerjaan dengan pihak Kepolisian," imbuhnya.

Jika memang sudah ada, DPRD Provinsi Kalbar meminta pihak Dinas Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan program tersebut, kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga nantinya pihak pemerintahan kabupaten kota akan menyampaikan hal tersebut sampai ke pihak desa.

"Agar nformasi ini sampai kepada masyarakat, guna jika mereka ingin bekerja ke malaysia mudah untuk mengurus dokumennya. Karena sudah ada kantor pelayanan satu atap di entikong," kata Markus.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar ini menambahkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang kesulitan mengurus. Sehingga mereka mempercayakan hal tersebut kepada agen.

"Agen ini banyak yang nakal, masyarakat yang tidak tahu mengurus, lalu dibohongi dan uangnya dipakai, lalu perizinan tidka diurus dengan baik, sehingga terjadilah seperti ini," ucapnya.

DPRD sendiri telah mendesak Pemerintah Provinsi untuk merealisasi program ini.

"Kami juga himbau kepada Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bahwasannya jika ingin bekerja keluar negeri harus melengkapi dokumen-dokumennya dulu sampai tuntas, jika masuk tanpa dokumen itu akan bahaya," imbaunya.

Markus berpesan masyarakat dalam memilih agen juga harus diteliti dengan baik, pastikan sebelum pergi dokumen tersebut telah diterima secara lengkap baru pergi bekerja.

Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved