Kaya Hasil Tambang, Kalbar Minim Smelter

Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Pontianak bahwa pemerintah pusat sejak Januari 2017 lalu telah melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan

Kaya Hasil Tambang, Kalbar Minim Smelter
Net
Ilustrasi pertambangan. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah baik pertanian maupun tambang dan lainnya.

Namun khusus pertambangan hingga saat ini progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) masih rendah.

Baca: Pembangunan Jalan Paralel Sungai Raya Dalam Terus Berlanjut 

Baca: Tabrak Belakang Truk Tronton Sedang Parkir, Pengendara Sepeda Motor Tewas di Tempat

Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Pontianak bahwa pemerintah pusat sejak Januari 2017 lalu telah melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan izin rekomendasi kepada perusahaan untuk ekspor mineral mentah guna menekan biaya pembangunan smelter. 

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Pasal 103 dan Pasal 104 menyebutkan pemerintah baru boleh memberikan izin ekspor bagi perusahaan-perusahaan yang memurnikan seluruh hasil tambangnya di dalam negeri baik dengan membangun smelter sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan perusahaan smelter lainnya.

Kemudian khusus di Kalimantan Barat hanya terdapat tiga perusahaan pertambangan yang sudah memanfaatkan kebijakan ekspor diantaranya PT. Laman Mining, PT. Kalbar Bumi Perkasa dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

“Jadi di Kalbar ini ada 2 perusahaan tambang yang sudah ada smelter yaitu PT. Indonesia Chemical Alumina (Antam Group) dan PT. WHW (Harita Group). Sementara ada 5 perusahaan yang baru merencanakan pembangunan smelter, 3 diantaranya sudah memanfaatkan izin ekspor pemerintah,” ungkap Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalbar, Sigit Nugroho, Jumat (7/12/18) berdasarkan rilis yang diterima Tribun Pontianak.

Ia enggan mengomentari rendahnya progres pembangunan smelter di Kalbar sekalipun telah memanfaatkan izin ekspor mineral mentah untuk menekan angka pembangunan smelter.

Sampai saat ini diakui Sigit, pihaknya juga belum pernah melakukan peninjauan progres pembangunan perusahaan smelter di Kalbar. Sigit berdalih hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Tapi awal tahun 2019 kita berencana akan melakukan peninjauan, agar kita mengetahui juga kesulitan mereka (perusahaan) dimana,” ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved